Bahlil Lahadalia Tegaskan Dukungan Penuh Golkar pada Musda XI Jatim

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan dukungan penuh terhadap Musda XI Partai Golkar Jawa Timur dan menegaskan non-intervensi dalam pemilihan Ketua DPD.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur yang diselenggarakan di Surabaya pada Sabtu malam. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers usai beliau membuka Musda tersebut di Hotel Shangri-La Surabaya. Keputusan ini menegaskan komitmen Partai Golkar terhadap proses demokrasi internal.

Bahlil Lahadalia menekankan bahwa DPP Partai Golkar tidak akan melakukan intervensi dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur. Ia menegaskan, "Kami menghargai demokrasi yang ada, jadi mekanisme musda tetap berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, peraturan organisasi, serta tetap dalam kerangka pelaksanaan kerja partai." Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan sesuai aturan.

Sikap DPP Partai Golkar yang non-interventif ini semakin dipertegas dengan pernyataan Bahlil Lahadalia terkait munculnya calon tunggal dalam Musda XI. Beliau menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada peserta forum, dengan mengatakan, "Forum mau berapa calon? Biarkanlah demokrasi ini terjadi. Kami dari DPP akan mendukung apa pun putusan pada musda selama itu dalam koridor aturan." Hal ini menunjukkan komitmen partai terhadap proses demokrasi internal yang berlandaskan aturan.

Konferensi pers yang digelar setelah pembukaan Musda XI Partai Golkar Jawa Timur tersebut memberikan gambaran jelas mengenai komitmen DPP Partai Golkar dalam mendukung penuh jalannya musyawarah daerah. Bahlil Lahadalia secara tegas menyatakan bahwa seluruh mekanisme musda akan berjalan sesuai dengan aturan internal partai. Tidak akan ada intervensi dari pusat yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Dengan ditekankannya prinsip demokrasi internal dan kepatuhan terhadap AD/ART partai, DPP Partai Golkar memberikan ruang seluas-luasnya bagi para peserta Musda untuk menentukan pilihan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen partai dalam membangun kaderisasi yang sehat dan demokratis.

Sikap ini juga menunjukkan kepercayaan DPP Partai Golkar terhadap kemampuan kader-kader di Jawa Timur untuk memilih pemimpin yang tepat bagi DPD Partai Golkar Jawa Timur periode selanjutnya. Dengan demikian, proses Musda diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Partai Golkar di Jawa Timur menuju kemajuan.

Menjelang penutupan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur pada Jumat (9/5) malam, hanya satu kandidat yang terdaftar secara resmi, yaitu Ali Mufthi, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII. Ketua Steering Committee (SC) Musda XI Partai Golkar Jatim, Heri Sugihono, membenarkan hal tersebut.

Dengan hanya satu bakal calon yang mendaftar, peluang Ali Mufthi terpilih secara aklamasi menjadi sangat besar. Heri Sugihono bahkan memperkirakan seluruh pemilik suara akan menyepakati Ali Mufthi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur periode 2025—2030. Hal ini menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap Ali Mufthi dari para pemilik suara dalam Musda tersebut.

Meskipun hanya terdapat satu calon, proses demokrasi internal partai tetap dijalankan sesuai aturan. DPP Partai Golkar tetap menghormati keputusan forum dan akan mendukung hasil Musda tersebut, selama tetap berada dalam koridor aturan partai. Hal ini menunjukkan komitmen partai terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Musda XI Partai Golkar Jawa Timur ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar di Jawa Timur untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik ke depan. Dengan dukungan penuh dari DPP dan proses pemilihan yang demokratis, diharapkan Partai Golkar Jawa Timur dapat semakin solid dan berjaya.

Kesimpulan: Musda XI Partai Golkar Jawa Timur berlangsung dengan dukungan penuh dari DPP, yang menekankan pentingnya demokrasi internal dan kepatuhan pada aturan partai. Meskipun hanya ada satu calon, proses tersebut tetap berjalan sesuai aturan dan menunjukkan komitmen partai terhadap transparansi dan akuntabilitas.