Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan di Era Digital

Pemkab Bangka Barat bertransformasi ke sistem kearsipan digital untuk pemerintahan yang transparan dan efisien, menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan tata kelola kearsipan daerah. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Inisiatif ini dijalankan di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Transformasi digital menjadi kunci utama dalam peningkatan efisiensi ini.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Heru Warsito, menyatakan komitmen pemkab untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan kearsipan digital. Ia menekankan pentingnya sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mumpuni untuk mendukung transformasi ini. "Sekarang transformasi kearsipan di era digital sudah menjadi keniscayaan," kata Heru Warsito pada Jumat, 25 April 2024 di Mentok.

Pengelolaan arsip manual di masa lalu kini beralih ke sistem digital. Hal ini membutuhkan adaptasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun ada efisiensi anggaran, komitmen untuk meningkatkan kinerja tetap diutamakan. "Walaupun anggaran yang tersedia pada pemerintah daerah saat ini terjadi efisiensi, namun semangat kinerja tidak boleh kendor," tegas Heru Warsito.

Arsip, sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa, sangat penting sebagai landasan pengambilan kebijakan. Transformasi kearsipan digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang krusial. Transformasi ini meningkatkan kapabilitas instansi pemerintah dalam pengelolaan arsip dan akses informasi publik.

Heru Warsito menjelaskan sejumlah manfaat transformasi kearsipan digital. Sistem informasi menjadi lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada arsip fisik, menghemat ruang penyimpanan, mempercepat akses informasi, dan memudahkan pengelolaan arsip. Lebih lanjut, digitalisasi arsip juga mengintegrasikan data dan informasi, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan.

Arsip digital yang terintegrasi dengan data dan informasi lainnya dapat dianalisis untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

Peran arsiparis dalam digitalisasi kearsipan tidak hanya sebatas mengkonversi arsip cetak ke digital. Mereka juga berperan dalam pemanfaatan data untuk seluruh pemangku kepentingan. "Salah satu wujud nyata dari transformasi kearsipan digital contohnya aplikasi Srikandi," jelas Heru Warsito.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, Farouk Yohansyah, menjelaskan bahwa Bangka Barat menjadi tuan rumah rapat koordinasi kearsipan tingkat Provinsi Babel. Tujuannya untuk meningkatkan sinergitas antar daerah dan kualitas pengelolaan kearsipan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong digitalisasi arsip di tengah kebijakan efisiensi anggaran. "Selain menguatkan kerja sama, melalui kegiatan ini kita juga ingin meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan kabupaten/kota, dan digitalisasi arsip di tengah terpaan kebijakan efisiensi anggaran," ujar Farouk Yohansyah.

Untuk mewujudkan digitalisasi arsip yang optimal, dibutuhkan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni. Hal ini akan menjamin pengelolaan kearsipan yang lebih baik dan prima. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan transformasi kearsipan digital di Bangka Barat.

Dengan adanya komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bangka Barat, diharapkan tata kelola kearsipan daerah akan semakin efektif dan efisien. Transformasi digital ini akan mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.