Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi: Kemendikbudristek Kaji Janji Presiden

Kemendikbudristek tengah mengkaji pemberian bantuan sosial (bansos) bagi guru non-ASN dan non-sertifikasi yang tidak mampu, menindaklanjuti janji Presiden pada Hari Guru Nasional 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini tengah fokus pada kajian pemberian bantuan sosial (bansos) bagi guru non-ASN dan non-sertifikasi yang kurang mampu. Janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Hari Guru Nasional 2024 menjadi dasar dari kajian penting ini. Proses pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah krusial dalam memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti, menjelaskan bahwa realisasi janji Presiden tersebut kini memasuki tahap pencocokan data. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), sangat dibutuhkan untuk memastikan data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini disampaikan Suharti usai konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Selain pencocokan data, Kemendikbudristek juga tengah mengkaji jumlah penerima bansos dan besaran bantuan yang akan diberikan kepada setiap guru penerima. Proses ini membutuhkan ketelitian dan perencanaan matang agar program bansos dapat berjalan efektif dan efisien, serta tepat sasaran kepada guru-guru yang memang membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sebelumnya telah menyatakan kolaborasi aktif antara Kementerian Sosial, Kemendikbudristek, dan BPS dalam proses pemadanan data guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang digunakan untuk penyaluran bansos akurat dan terintegrasi dengan sistem DTSEN. Kolaborasi ini menekankan pentingnya satu pintu data untuk menghindari duplikasi dan memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru membutuhkan komunikasi dua arah yang intensif antara Kemendikbudristek, Kemenag, dan BPS. Data yang akan dipadankan meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, dan status kepegawaian. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data yang solid dan akurat.

BPS memiliki peran penting dalam pembinaan data sektoral. Amalia menekankan pentingnya kementerian melengkapi data masing-masing untuk mendukung proses pemadanan data yang lebih efektif. Dengan menggunakan DTSEN, nama-nama guru yang berpotensi menerima bansos dapat dicek dan diverifikasi untuk menghindari duplikasi data. Sistem DTSEN memungkinkan identifikasi nama ganda dengan mudah melalui NIK tunggal, sehingga data yang digunakan semakin bersih dan akurat.

Kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini merupakan upaya untuk mendukung kesuksesan program bansos yang dijanjikan Presiden. Proses ini menuntut kerja sama yang solid dan komitmen bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi guru-guru yang membutuhkan.

Proses verifikasi data menjadi kunci keberhasilan program bansos ini. Dengan menggunakan DTSEN, data guru dapat diperiksa dan dibersihkan dari potensi duplikasi atau kesalahan. Hal ini memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada guru yang berhak menerimanya. Proses ini juga menekankan pentingnya integrasi data antar kementerian dan lembaga untuk menciptakan sistem data yang lebih efisien dan efektif.

Integrasi data yang baik akan mencegah pemborosan anggaran dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan demikian, program bansos ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru non-ASN dan non-sertifikasi yang kurang mampu, sesuai dengan janji Presiden.

Ke depan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga akan terus ditingkatkan untuk memastikan akurasi data dan efektifitas program bansos. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data juga menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Program bansos ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN dan non-sertifikasi yang kurang mampu, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pemadanan data yang akurat dan kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan program ini.