Barantin: Sistem Preborder Sejalan dengan Arahan Presiden, Percepat Layanan dan Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan sistem preborder yang telah diterapkan selama beberapa tahun sejalan dengan arahan Presiden untuk menghadapi dampak tarif impor AS, mempercepat layanan, dan mendukung deregulasi.

Jakarta, 10 April 2024 - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M. Panggabean, menyatakan bahwa konsep preborder yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir sejalan dengan arahan Presiden dalam menghadapi dampak penetapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS). Konsep ini terbukti efektif dalam mempercepat proses karantina, khususnya untuk komoditas dengan risiko rendah dan sedang, serta berkontribusi pada peningkatan efisiensi logistik nasional.

Sahat menegaskan kesiapan Barantin untuk mendukung deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna mempermudah layanan dan menghadapi tantangan ekonomi global pasca-pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden AS. "Tindakan Karantina di preborder yang sudah berjalan sesuai arahan Presiden. Karantina sudah menerapkan konsep preborder beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kemudahan layanan sebelum penetapan tarif resiprokal," jelas Sahat dalam keterangan resmi.

Penerapan sistem preborder ini memastikan jaminan kesehatan komoditas sebelum masuk wilayah Indonesia dengan memeriksa dokumen persyaratan yang dikirimkan sebelum kedatangan komoditas (prior notice). Sistem ini terbukti efektif mempercepat proses karantina, khususnya untuk komoditas berisiko rendah dan sedang, dan sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan deregulasi sebagai respons terhadap kebijakan AS.

Sahat menjelaskan bahwa arahan Presiden menekankan pentingnya deregulasi sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal AS, termasuk dalam sektor karantina. Dengan memastikan tindakan karantina di negara asal berjalan baik dan sesuai prosedur, maka proses karantina di Indonesia akan lebih cepat. Barantin menerapkan sistem pertahanan hayati (biodefense) dan biosekuriti untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebelumnya telah menyampaikan bahwa peluang ekspor komoditas pertanian Indonesia masih tinggi dan neraca perdagangan komoditas pertanian masih surplus sebelum diterapkannya kebijakan tarif resiprokal AS. Hal ini menunjukkan potensi positif bagi perekonomian Indonesia meskipun menghadapi tantangan global.

Implementasi preborder juga memberikan kontribusi positif pada Ekosistem Logistik Nasional (NLE) dengan mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik, khususnya untuk komoditas pertanian dan perikanan di 53 pelabuhan dan tujuh bandara di Indonesia. Sinergi dengan instansi terkait melalui layanan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) impor berbasis digital juga turut meningkatkan efisiensi.

Layanan karantina untuk komoditas berisiko rendah dan sedang kini dapat diselesaikan kurang dari 24 jam, memenuhi service level agreement (SLA) yang ditetapkan. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Barantin, Ichwandi, menambahkan bahwa berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), rata-rata SLA layanan karantina pada tahun 2024 di 26 unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani sertifikasi ekspor impor berada di bawah 10 jam untuk kategori risiko rendah dan sedang.

Pada tahun 2024, rata-rata waktu layanan karantina di 26 UPT mencapai 9,06 jam, dengan waktu tercepat 5,85 jam (September) dan tertinggi 12,82 jam (Maret). Ichwandi menegaskan bahwa layanan karantina telah memenuhi SLA yang ditetapkan, dan optimalisasi skema preborder akan semakin mempercepat proses clearance.

Dengan demikian, penerapan sistem preborder oleh Barantin tidak hanya sejalan dengan arahan Presiden, tetapi juga berkontribusi nyata pada peningkatan efisiensi layanan karantina, percepatan arus barang, dan penguatan daya saing komoditas ekspor Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.