BI NTT Bina 42 UMKM Menuju Kemandirian Ekonomi

Bank Indonesia NTT telah membina 42 UMKM selama lima tahun terakhir untuk mencapai kemandirian ekonomi, dengan fokus pada sertifikasi halal dan peningkatan daya saing.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berhasil membina 42 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama kurang lebih lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2020 hingga Februari 2025. Pembinaan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi para pelaku UMKM di seluruh wilayah NTT.

Hal ini disampaikan oleh Analis BI Perwakilan NTT, Reyza Lisembina, dalam sebuah sesi diskusi dengan media di Kantor BI Perwakilan NTT. Menurut Reyza, pembinaan tersebut mencakup berbagai aspek, mencakup berbagai jenis produk UMKM yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Program ini menunjukkan komitmen BI dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

Tidak hanya sekadar pelatihan, BI NTT juga secara aktif membimbing para pelaku UMKM agar mampu berdiri sendiri dan berkembang secara mandiri setelah lima tahun pembinaan. Program ini juga menyasar UMKM yang berpengaruh terhadap inflasi di NTT, serta UMKM dengan produk unggulan seperti kopi dan lainnya. Keberhasilan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah NTT.

Selama lima tahun terakhir, BI NTT telah konsisten dalam membina para pelaku UMKM. Setiap tahunnya, jumlah UMKM yang dibina mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 saja, terdapat lima UMKM baru yang bergabung dalam program pembinaan ini. Hal ini menunjukkan antusiasme pelaku UMKM di NTT untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.

Salah satu fokus utama pembinaan adalah mendorong para pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini dinilai sangat penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk UMKM di kancah nasional maupun internasional. Meskipun belum seluruh UMKM binaan telah tersertifikasi halal, BI NTT terus berupaya untuk memfasilitasi proses sertifikasi tersebut.

BI NTT menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Dengan sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan dapat menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Upaya ini sejalan dengan komitmen BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTT.

UMKM binaan BI NTT tidak hanya berperan dalam meningkatkan perekonomian individu, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Beberapa UMKM binaan bahkan memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat inflasi di wilayah NTT. Dengan demikian, pembinaan UMKM oleh BI NTT merupakan investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan UMKM. Ke depan, BI NTT akan terus berupaya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan yang lebih komprehensif kepada para pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa UMKM binaan BI NTT mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah NTT.

Melalui program pembinaan ini, BI NTT berharap dapat mendorong kemandirian ekonomi para pelaku UMKM dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. BI NTT juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan UMKM di NTT.

BI NTT juga terus berupaya untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang komprehensif kepada para pelaku UMKM. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanannya, serta mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah NTT.

Pembinaan 42 UMKM oleh BI NTT selama lima tahun terakhir merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Fokus pada sertifikasi halal dan peningkatan daya saing menjadi kunci keberhasilan program ini. Ke depan, diharapkan program ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian daerah.