BKKBN Dorong Integrasi GDPK dalam Perencanaan Daerah untuk SDM Unggul

BKKBN gencar mendorong integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam perencanaan daerah guna mempercepat pembangunan SDM unggul di Indonesia dan memanfaatkan bonus demografi.

Surabaya, 28 April 2024 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah gencar mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia, guna menghadapi bonus demografi yang akan segera datang.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menekankan pentingnya keterlibatan multisektor dalam pembangunan kependudukan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Integrasi GDPK di Kampus STIESIA Surabaya. Ia menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya bergantung pada BKKBN, melainkan membutuhkan sinergi seluruh kementerian/lembaga dan perangkat daerah. "Grand design ini mencakup jumlah, kualitas, persebaran, hingga data kependudukan," tegas Bonivasius. "Tidak bisa hanya mengandalkan BKKBN saja, tetapi harus melibatkan semua sektor."

Lebih lanjut, Bonivasius juga menghubungkan pembangunan SDM unggul dengan program prioritas Presiden. Ia menyatakan bahwa pembangunan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat menjadi fondasi utama. "Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, itu berawal dari keluarga. Ini menjadi tugas dan amanah yang harus kami laksanakan untuk menyukseskan program Presiden," ujarnya. Pentingnya memanfaatkan bonus demografi juga menjadi sorotan, dengan menekankan perlunya peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja untuk menghindari potensi kerugian.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, menambahkan pentingnya GDPK sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pemda perlu memastikan pencapaian target pembangunan SDM setiap tahunnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. BKKBN juga memberikan apresiasi kepada beberapa daerah di Jawa Timur yang telah berhasil mengintegrasikan GDPK, seperti Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan yang menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang tinggi.

Kota Batu meraih IPBK tertinggi untuk kategori kota (78,7), diikuti Kota Mojokerto (74,4) dan Kota Probolinggo (74,3). Sementara itu, Kabupaten Lamongan mencatat IPBK tertinggi di kategori kabupaten dengan nilai 73,5. Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun mencatatkan 100 persen Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sedangkan Kota Surabaya mencapai 98,04 persen. Dari sisi pendidikan kependudukan, Kota Surabaya memimpin dalam pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) dengan 274 SSK di tahun 2025.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen daerah dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Namun, keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan. "Pelaksanaan GDPK harus dikawal secara berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang, yang hasilnya baru terlihat dalam 20 tahun ke depan," pungkas Bonivasius.

Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai hampir 70 persen. Namun, bonus demografi ini bukanlah jaminan kesuksesan. Bonivasius mengingatkan perlunya strategi untuk mengoptimalkan potensi ini. Dominasi sektor informal dan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Integrasi GDPK diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan mengintegrasikan GDPK ke dalam perencanaan daerah, diharapkan pemda dapat menyusun program yang terarah dan terukur untuk meningkatkan kualitas SDM. Program-program ini harus fokus pada peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan SDM. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sangat penting untuk memaksimalkan potensi bonus demografi. Dengan demikian, integrasi GDPK merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.