BNPP Dukung Penuh Program Astacita: Implementasi Makan Bergizi Gratis di Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung penuh program Astacita Presiden dengan mengimplementasikan Makan Bergizi Gratis (MBG) di perbatasan, memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk distribusi yang efektif.

Jakarta, 1 Maret 2024 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap program prioritas nasional dengan merancang strategi implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dukungan BNPP terhadap program Astacita Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terluar.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Gutmen Nainggolan, dalam rapat koordinasi MBG di Jakarta pada Kamis (27/2), menjelaskan bahwa BNPP memiliki peran krusial dalam memastikan program MBG menjangkau seluruh lapisan masyarakat di perbatasan. Hal ini mengingat letak geografis dan tantangan aksesibilitas di wilayah tersebut.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan perbatasan, BNPP memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mendukung pendistribusian makanan bergizi. 'BNPP RI memiliki 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang tak hanya berfungsi sebagai gerbang lintas batas, namun juga sebagai pusat pembangunan kawasan perbatasan,' ungkap Gutmen. Dengan demikian, PLBN dapat menjadi titik distribusi yang efektif dan efisien untuk program MBG.

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menambahkan bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada strategi distribusi yang tepat. Aksesibilitas dan pendistribusian makanan bergizi ke berbagai wilayah sekitar PLBN menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Budi menekankan kesiapan BNPP untuk mendukung pemanfaatan PLBN sebagai pusat kegiatan MBG, termasuk penyediaan dapur untuk pengolahan makanan. Pengalaman serupa telah didapat selama pandemi COVID-19, di mana PLBN digunakan untuk menyiapkan makanan bagi para imigran yang menjalani karantina.

Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Willianto P. Siagian, menyarankan uji coba atau pilot project di salah satu PLBN dengan jangkauan luas ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Hal ini untuk memastikan efektivitas program sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah perbatasan.

Dukungan dari Kementerian/Lembaga lain juga sangat penting. Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Tertinggal pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Kartika Listriana, menyatakan kesiapannya untuk mendukung sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dalam hal regulasi dan penyediaan bahan baku.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Enny Indarti, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, program MBG menyasar peserta didik dan non-peserta didik. Peserta didik akan menerima makanan bergizi setiap hari, sementara non-peserta didik akan menerimanya dua kali seminggu.

Untuk mendukung implementasi program secara luas, Enny memaparkan lima model pengelolaan SPMB yang telah dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat:

• Model swakelola BGN
• Model kerja sama dengan institusi
• Model 3A (kerja sama dengan pihak ketiga)
• Model 3T (daerah terpencil, terluar, dan tertinggal)
• Model 3C (hybrid)

BNPP RI perlu mempercepat langkah administratif, termasuk pemetaan data, penyusunan proposal, dan pengaturan kerja sama dengan berbagai mitra untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan optimalisasi peran PLBN, diharapkan program MBG dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Kami sangat mengapresiasi upaya BNPP RI dalam memastikan distribusi MBG dapat menjangkau masyarakat perbatasan," tutur Enny.