BUMDes Bekasi Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memasok pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Kabupaten Bekasi siapkan potensi BUMDes untuk pasok pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini diumumkan pada Jumat, 14 Februari 2025, di Cikarang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi melihat peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu rantai pemasok pangan untuk program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, menjelaskan bahwa hasil pertanian desa yang dikelola oleh BUMDes memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 03 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Peraturan ini mendukung swasembada pangan dan menjadi dasar pelaksanaan program MBG.

Atong menambahkan, "Permendes sudah ada, hanya saja kami masih menunggu peraturan pelaksanaan teknis. Informasinya nanti melibatkan Badan Usaha Milik Desa."

Dengan adanya peraturan dan pedoman teknis tersebut, pemerintah desa akan mengalokasikan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. BUMDes, BUMDes Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya di tingkat desa akan dilibatkan secara aktif dalam program ini.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan BUMDes dalam mendukung program MBG. "Kami sudah mengumpulkan para pengelola BUMDes melalui kegiatan bimbingan teknis dan kami juga sudah memberikan pengarahan untuk mendukung program MBG," ungkap Atong.

Atong juga menekankan pentingnya pengaktifan BUMDes di setiap desa. Hal ini tidak hanya untuk mendukung MBG, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meskipun sebagian besar desa sudah memiliki BUMDes, namun belum semuanya aktif dan produktif.

"Intinya kami ingin menyampaikan kepada pemerintah desa untuk mengaktifkan BUMDes, tujuannya bukan hanya mendukung MBG, tetapi juga untuk ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa," tegas Atong.

Meskipun terdapat potensi besar, program ini juga menghadapi tantangan. Tidak semua desa memiliki BUMDes yang aktif dan produktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya pendampingan dan pelatihan yang memadai bagi pengelola BUMDes agar mereka mampu berperan aktif dalam program MBG.

Namun, kesiapan BUMDes untuk mendukung program MBG juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa. Dengan terlibat dalam program ini, BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi mereka sebagai pilar ketahanan pangan di tingkat desa. Hal ini juga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan peluang besar bagi BUMDes di Kabupaten Bekasi untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan pemerintah daerah dan pengaktifan BUMDes yang lebih optimal, program ini diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.