Buruh Pelabuhan Desak Erick Thohir Pecat Dirut Pelindo, Kemacetan Tanjung Priok Jadi Pemicu

Kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok membuat buruh transportasi pelabuhan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir memecat Dirut Pelindo dan menuntut perbaikan sistem pengelolaan pelabuhan.

Kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 16-18 April 2024, telah memicu reaksi keras dari buruh transportasi pelabuhan. Mereka, yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), secara resmi mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Tuntutan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 21 April 2024, sebagai bentuk protes atas permasalahan pengelolaan pelabuhan yang dinilai merugikan buruh dan masyarakat.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyatakan tuntutan tersebut mewakili aspirasi ribuan buruh. "Tuntutan kami, pecat Dirut PT Pelindo, Dirut PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan Dirut PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan bongkar gerbang utama (common gate MTI) serta hapuskan kebijakan melewati gerbang (gate pass) berbayar," tegas Ilhamsyah. Mereka berjanji akan terus memperjuangkan pembenahan serius di Pelabuhan Tanjung Priok demi keadilan bagi para buruh sopir dan warga Jakarta Utara.

Pelabuhan Tanjung Priok, yang dulunya bernama Sunda Kelapa, memiliki sejarah panjang sebagai gerbang ekonomi nasional. Perkembangannya yang pesat, seiring dengan pengelolaannya oleh Pelindo II, seharusnya berdampak positif bagi kesejahteraan buruh dan masyarakat sekitar. Namun, realitanya, berbagai masalah justru muncul, mulai dari persoalan ketenagakerjaan, premanisme dan pungli, kemacetan, hingga indikasi korupsi dalam pengelolaan perusahaan BUMN tersebut.

Kemacetan parah di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu menjadi pemicu utama tuntutan pemecatan Dirut Pelindo. Ilhamsyah menuturkan, kemacetan tersebut bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari serangkaian permasalahan yang telah lama terjadi dan dibiarkan. FBTPI, bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI), telah beberapa kali melakukan aksi terkait biaya masuk pelabuhan (gate pass), pungutan liar, premanisme, dan perbaikan sistem operasi pelabuhan.

Menurut Ilhamsyah, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok dinilai ugal-ugalan dan tidak profesional. "Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota kontainer yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari," katanya. Hal ini, menurutnya, telah mengakibatkan kemacetan yang berdampak luas pada perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Investigasi FBTPI juga menemukan beberapa faktor penyebab kemacetan, di antaranya keterbatasan alat, sistem yang sering eror, dan inefektivitas 'common Gate MTI'. Gate MTI, yang seharusnya mengatur lalu lintas menuju NPCT1, NPCT2, dan NPCT3, saat ini hanya melayani NPCT1 karena NPCT2 dan NPCT3 belum beroperasi. Letaknya yang dekat jalan raya juga memperparah kemacetan.

Direktur Utama Pelindo saat ini adalah Arif Suhartono, yang memimpin perusahaan sejak penggabungan Pelindo I, II, III, dan IV pada 2021. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni di bidang teknik sipil dan manajemen bisnis, serta pengalaman luas di sektor kepelabuhanan. Namun, kinerja beliau dalam memimpin Pelindo kini dipertanyakan menyusul tuntutan pemecatan dari para buruh.

Arif Suhartono lahir di Banyumas pada 1970, menyelesaikan S1 Teknik Sipil ITB (1994), S2 Infrastructure Management Yokohama National University (2001), dan S2 Business Administration Nanyang Technological University (2017). Sebelum menjabat sebagai Dirut Pelindo, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia dan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Meskipun memiliki rekam jejak yang cukup baik, tuntutan pemecatan ini menjadi sorotan penting terkait kinerja dan tanggung jawab manajemen Pelindo dalam mengatasi masalah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Perbaikan sistem pengelolaan pelabuhan dan peningkatan kesejahteraan buruh menjadi tuntutan utama yang perlu segera ditangani.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan Pelindo menjalankan fungsinya sebagai perusahaan BUMN dengan baik dan bertanggung jawab, serta memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.