Cegah Polusi Udara Memburuk, Pemerintah Pantau Industri di Jakarta dan Sekitarnya

Kementerian Lingkungan Hidup terjunkan tim pantau polusi udara di kawasan industri Jakarta, antisipasi dampak musim kemarau dan kebakaran lahan.

Jakarta - Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi potensi peningkatan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan tim khusus untuk memantau dan mengidentifikasi sumber-sumber polusi di kawasan industri, termasuk yang dikelola oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa operasional boiler di kawasan industri selama musim kemarau dapat memperburuk kualitas udara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan emisi gas buang dari sektor industri.

"Hari ini, kami menerjunkan tim dari kementerian, dimulai dari KBN dan kemudian zona industri lainnya. Setiap minggu, kami akan melakukan pemetaan dan memberikan panduan untuk membantu mengurangi emisi gas buang," ujar Hanif saat kunjungan kerja ke KBN di Jakarta Utara, Senin (19/05).

Sebanyak 60 petugas akan diterjunkan untuk memantau polusi udara di KBN sebelum meluas ke kawasan industri lainnya. Pemerintah menargetkan pengawasan intensif di wilayah Jakarta Raya, yang dihuni oleh 30,2 juta jiwa, mengingat dampak signifikan penurunan kualitas lingkungan di wilayah padat penduduk ini.

Hanif berharap langkah ini mendukung upaya yang lebih luas untuk mengurangi polusi udara dengan menargetkan sumber-sumber polutan di wilayah Jakarta Raya. Ia mengakui bahwa perbaikan kualitas udara mungkin tidak terjadi secara instan, namun pemantauan ini krusial untuk mengidentifikasi kontributor polusi udara dan air.

"Kami berharap (proses pemantauan) akan selesai dalam tiga hingga empat hari. Ini penting untuk mengidentifikasi kontributor polusi udara dan air," tambahnya.

Pengawasan langsung akan terus dilakukan dalam beberapa minggu mendatang untuk mengatasi polusi udara, bersamaan dengan upaya untuk mengurangi emisi dari kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah juga memantau ketat titik api di wilayah rawan, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Laporan State of Global Air 2023 menempatkan Indonesia dalam daftar 10 negara dengan tingkat paparan partikel PM2.5 tertinggi di dunia. Rata-rata tahunan di Indonesia melebihi 30 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 mikrogram per meter kubik.

Pemerintah berupaya menekan angka tersebut dengan berbagai langkah, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas industri dan penanggulangan kebakaran lahan. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

KLHK mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas udara. Upaya kolektif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.