China Netral, Menanti Keputusan Pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol

China bersikap netral terhadap proses pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rakyat Korsel, sementara situasi politik Korsel memanas jelang putusan Mahkamah Konstitusi.

Beijing, 3 April 2025 - Pemerintah China menyatakan sikap netralnya terkait proses pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Keputusan Mahkamah Konstitusi Korsel yang akan diumumkan pada 4 April 2025 mendatang, akan menentukan nasib Presiden Yoon, apakah akan dicopot dari jabatannya atau kembali bertugas. Sikap ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing.

Guo Jiakun menegaskan bahwa China konsisten dengan prinsip tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. "Seperti yang telah kami tekankan lebih dari sekali, China mengikuti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tidak akan mengomentari situasi dalam negeri Korea Selatan," tegas Guo Jiakun. Pernyataan ini menekankan komitmen China pada kedaulatan negara lain dan penghormatan terhadap proses internal Korsel.

Meskipun demikian, China tetap mengakui pentingnya hubungan bilateral dengan Korea Selatan. China menyatakan keyakinan bahwa rakyat Korea Selatan mampu menyelesaikan masalah dalam negeri mereka sendiri. "Kami percaya bahwa rakyat Korea Selatan memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk menangani masalah dalam negeri mereka dengan baik," tambah Guo Jiakun. Sikap ini menunjukkan keseimbangan antara netralitas dan pemeliharaan hubungan baik dengan Korsel.

Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol oleh parlemen pada 14 Desember 2024 didasari tuduhan pelanggaran tugas konstitusional. Yoon dituduh mengumumkan darurat militer tanpa alasan yang dapat dibenarkan pada awal Desember 2024. Keputusan kontroversial ini hanya berlangsung enam jam karena parlemen berhasil membatalkannya dengan suara bulat. Ini merupakan peristiwa pertama kalinya Korea Selatan berada di bawah darurat militer sejak tahun 1980.

Yoon membela keputusannya dengan alasan untuk memperingatkan penyalahgunaan mayoritas parlemen oleh Partai Demokrat yang beroposisi. Ia menyebut tindakan oposisi sebagai ancaman yang dapat menghancurkan negara dan menyebutnya sebagai 'kekuatan anti-negara', simpatisan pro-Korea Utara dan kebuntuan oposisi. Namun, argumen ini tidak cukup untuk mencegah pemakzulannya.

Mahkamah Konstitusi Korsel akan memutuskan apakah akan mencopot Yoon secara permanen atau mengembalikannya ke jabatannya. Keputusan ini akan bergantung pada suara mayoritas hakim. Jika Yoon dicopot, pemilihan umum akan digelar dalam waktu dua bulan untuk memilih presiden baru. Sebaliknya, jika pemakzulan dibatalkan, Yoon akan langsung kembali menjalankan tugas kepresidenannya.

Selain menghadapi pemakzulan, Presiden Yoon juga menghadapi dakwaan pemberontakan kriminal. Meskipun sempat ditahan, ia telah dibebaskan pada 8 Maret 2025 dan akan menjalani persidangan tanpa penahanan. Situasi politik yang tidak stabil ini menimbulkan kekhawatiran, terutama menjelang penyelenggaraan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

APEC 2025, dengan tema 'Connect, Innovate, Prosper', direncanakan akan menjadi ajang pertemuan penting para pemimpin ekonomi APEC. Pertemuan ini mencakup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), enam pertemuan menteri, tujuh pertemuan pejabat senior, dan dialog tingkat tinggi. Agenda tersebut bertujuan untuk memajukan digitalisasi regional, AI, transisi energi bersih, dan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakpastian politik di Korsel berpotensi mengganggu jalannya penyelenggaraan APEC.

Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi Korsel dalam menjaga stabilitas politik di tengah proses pemakzulan presidennya. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi penentu arah politik Korsel ke depan dan berdampak signifikan pada berbagai aspek, termasuk kerjasama internasional seperti penyelenggaraan APEC 2025.

China, sebagai negara tetangga dan mitra penting Korsel, memilih untuk mengamati perkembangan situasi dengan netral. Mereka menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada rakyat dan sistem hukum Korsel, sembari tetap berharap agar stabilitas politik Korsel tetap terjaga demi kelancaran kerjasama bilateral di masa mendatang.