China Respons Pembatasan DeepSeek di Korea Selatan: Patuh Aturan Lokal, Tolak Politisasi Teknologi

Kementerian Luar Negeri China meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mematuhi hukum setempat, menanggapi pembatasan penggunaan chatbot DeepSeek di Korea Selatan dan negara lain, seraya menolak politisasi isu teknologi.

Beijing, 18 Februari 2024 - Ketegangan geopolitik kembali mencuat seiring keputusan Korea Selatan membatasi penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek. Langkah ini direspon Kementerian Luar Negeri China yang menekankan komitmen perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mematuhi regulasi negara lain. Pembatasan DeepSeek di Korea Selatan menimbulkan pertanyaan seputar keamanan data dan implikasi geopolitik teknologi AI.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers Senin (17/2), menyatakan bahwa pemerintah China selalu menekankan kepatuhan perusahaan-perusahaan negaranya terhadap hukum dan peraturan setempat saat beroperasi di luar negeri. "Pemerintah China, seperti biasa, meminta perusahaan kami untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat secara ketat dalam menjalankan bisnis di luar negeri," tegas Guo.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas keputusan Korea Selatan yang melarang pengunduhan DeepSeek hingga peninjauan keamanan data pengguna selesai dilakukan. Aplikasi tersebut telah dihapus dari toko aplikasi sejak Sabtu (15/2) pukul 18.00 waktu setempat. China juga menyuarakan harapan agar negara-negara lain tidak memperluas konsep keamanan nasional ke isu perdagangan dan teknologi, serta menghindari politisasi isu tersebut.

DeepSeek, chatbot AI dari perusahaan rintisan China, telah menarik perhatian dunia dengan kemampuannya menyaingi chatbot Barat dengan biaya jauh lebih rendah. Keunggulan ini dicapai melalui arsitektur Mixture of Experts (MoE), memungkinkan model AI untuk "berkonsultasi dengan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu dan domain" dalam merespon pertanyaan. Dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan lebih dari 16.000 chip berkinerja tinggi, DeepSeek dilaporkan hanya menggunakan 2.000 chip generasi lama dan beroperasi dengan anggaran kurang dari 6 juta dolar AS.

Namun, kemampuan canggih ini diiringi kekhawatiran seputar keamanan data pengguna. Beberapa negara mempertanyakan penyimpanan data pengguna DeepSeek yang, menurut perusahaan, berada di "server aman di China". Kekhawatiran ini telah mendorong sejumlah negara untuk melakukan pembatasan dan pemeriksaan penggunaan DeepSeek.

Selain Korea Selatan, beberapa negara lain juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan DeepSeek. Italia telah meluncurkan penyelidikan terhadap model R1 DeepSeek dan memblokirnya dari pemrosesan data pengguna Italia. Australia melarang DeepSeek dari semua perangkat pemerintah, sementara Belanda melarang penggunaannya bagi pegawai negeri, keduanya karena potensi ancaman spionase. Anggota parlemen AS bahkan telah mengusulkan rancangan undang-undang untuk melarang penggunaan DeepSeek pada perangkat pemerintah, dan beberapa negara bagian AS telah mengambil langkah serupa.

Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Seoul menyatakan bahwa penyesuaian DeepSeek dengan undang-undang privasi setempat membutuhkan waktu lama. Untuk mencegah penyebaran kekhawatiran lebih lanjut, komisi merekomendasikan penghentian sementara layanan DeepSeek sambil melakukan perbaikan yang diperlukan. Komisi juga menyarankan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan tersebut dan menghindari memasukkan informasi pribadi.

Kasus DeepSeek menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kekhawatiran keamanan nasional. Kemampuan AI canggih seperti DeepSeek menawarkan potensi besar, namun juga menimbulkan pertanyaan seputar keamanan data, privasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Tanggapan dari berbagai negara menunjukkan kompleksitas isu ini dan perlunya kerangka kerja regulasi yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan aman.

Ke depan, dialog internasional yang konstruktif sangat penting untuk membangun standar dan pedoman global dalam pengembangan dan penggunaan AI, guna mencegah politisasi teknologi dan memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara luas tanpa mengorbankan keamanan dan privasi.