Dana BTT Sumsel untuk Program Makan Bergizi Gratis
Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyatakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) akan digunakan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan, menunggu arahan lebih lanjut dari BGN dan Kemendagri terkait cakupan dan anggaran.
Pj. Gubernur Sumatera Selatan Gunakan Dana BTT untuk Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan akan dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, pada Senin, 20 Februari 2023 di Palembang. Penggunaan dana BTT ini muncul setelah adanya arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri.
Meskipun dana sudah disiapkan, Elen Setiadi menekankan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari BGN dan Kemendagri. Besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap penghitungan dan bergantung pada cakupan program MBG nantinya. Jika dana BTT kurang mencukupi, penyesuaian anggaran akan dilakukan melalui APBD Perubahan.
Saat ini, pemerintah provinsi masih menghitung estimasi biaya yang diperlukan. Perhitungan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan infrastruktur pendukung program. Belum dipastikan apakah program ini akan menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, atau hanya mencakup jenjang tertentu saja.
Pj. Gubernur juga menjelaskan kemungkinan perluasan cakupan program MBG. Selain siswa, program ini berpotensi untuk menjangkau ibu hamil dan calon pengantin. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan gizi masyarakat secara menyeluruh. Namun, detail mengenai perluasan program ini masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan kajian lebih lanjut.
Kesimpulannya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen penuh terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Meskipun detail pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi, penggunaan dana BTT menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Kejelasan mengenai cakupan dan besaran anggaran akan diketahui setelah arahan resmi dari BGN dan Kemendagri diterima.