Danantara: Akselerator Pembiayaan Transisi Energi Indonesia

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai Danantara berpotensi mempercepat pembiayaan transisi energi dan proyek-proyek strategis nasional lainnya di Indonesia melalui pengelolaan aset negara yang efektif dan terintegrasi.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai mampu menjadi katalis percepatan pembiayaan transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam wawancara dengan ANTARA baru-baru ini. Potensi Danantara untuk mendorong investasi asing dan pengembangan energi terbarukan menjadi sorotan utama.

Bhima menjelaskan bahwa aset-aset negara yang dikelola Danantara, terutama yang di luar aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, dapat dijadikan jaminan untuk menarik investasi dalam proyek transisi energi. PLN, dengan dukungan aset BUMN lainnya, berpotensi mendapatkan suntikan dana yang signifikan. "Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara," tegas Bhima.

Ia menambahkan, total aset Danantara yang ditargetkan mencapai US$ 900 miliar menjadi daya tarik besar bagi investor asing. Dana ini tidak hanya ditujukan untuk pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga untuk proyek-proyek strategis lainnya.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di berbagai sektor. Program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan program ketahanan pangan juga dapat dibiayai melalui mekanisme Danantara. Bhima menyebut Danantara sebagai super investment vehicle yang krusial untuk mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia. "Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi," jelasnya.

Dengan masuknya investasi melalui Danantara, diharapkan akan terjadi peningkatan serapan tenaga kerja, khususnya di sektor formal, dan berkontribusi pada peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Bhima menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan Danantara. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi menjadi kunci untuk menarik investasi asing, terutama dari negara-negara maju yang semakin ketat dalam menerapkan standar keberlanjutan. "Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau," ujarnya.

Selain itu, penunjukan direksi Danantara harus bebas dari kepentingan politik dan konflik kepentingan. Tata kelola yang kuat juga dibutuhkan untuk mencegah praktik korupsi mengingat besarnya nilai aset yang dikelola. "Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar," pungkas Bhima.

Kesimpulannya, Danantara memiliki potensi besar untuk mempercepat pembiayaan transisi energi dan proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip ESG. Dengan pengelolaan yang tepat, Danantara dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.