Dasco Serahkan Masalah Larangan Retret Kepala Daerah PDIP ke Mendagri

Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad menyerahkan penanganan larangan Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret di Magelang kepada Mendagri Tito Karnavian.

Jakarta, 21 Februari 2024 - Polemik terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, telah menimbulkan berbagai reaksi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi hal ini dengan menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 21 Februari 2024. Ia menyatakan, "Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara," menunjukkan sikapnya untuk tidak turut campur dalam polemik internal PDI Perjuangan tersebut. Dasco memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai instruksi Megawati yang dikeluarkan sehari sebelumnya.

Instruksi Megawati sendiri tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum pada Kamis, 20 Februari 2024. Surat tersebut memerintahkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam acara pembekalan atau retret yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada tanggal 21-28 Februari 2025. Surat tersebut bahkan menginstruksikan agar mereka yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

Keputusan Megawati untuk melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret tersebut muncul sebagai respons terhadap dinamika politik nasional yang terjadi pada Kamis, 20 Februari 2024, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati beralasan bahwa sebagai Ketua Umum, ia memiliki wewenang penuh atas kebijakan dan instruksi partai, mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.

Lebih lanjut, Megawati juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara kepala daerah PDIP dengan DPP partai. Ia memerintahkan mereka untuk tetap stand by dan siap menerima panggilan (commander call) dari DPP. Hal ini menunjukkan upaya Megawati untuk menjaga soliditas partai di tengah situasi politik yang bergejolak.

Langkah Megawati ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi terhadap rencana retret yang melibatkan 505 kepala daerah yang telah dijadwalkan setelah pelantikan pada 20 Februari 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Retret tersebut direncanakan berlangsung selama tujuh hari di Akmil, Magelang.

Keputusan Megawati ini telah memicu beragam reaksi dan analisis dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai upaya untuk menjaga soliditas dan konsolidasi internal partai di tengah tekanan politik. Sementara itu, pihak lain melihatnya sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi dampak negatif dari kasus hukum yang melibatkan petinggi partai.

Pernyataan Dasco yang menyerahkan masalah ini kepada Mendagri juga menunjukkan adanya pemisahan antara ranah politik partai dan kewenangan pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga netralitas pemerintah dan menghindari intervensi politik yang berlebihan dalam urusan internal partai politik.

Situasi ini tentunya akan terus menjadi perhatian publik dan pengamat politik. Bagaimana dampak keputusan Megawati terhadap dinamika politik nasional dan hubungan antara pemerintah dan partai politik akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Perkembangan selanjutnya terkait instruksi Megawati dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Mendagri akan sangat menentukan kelanjutan dari polemik ini. Publik menantikan kejelasan mengenai nasib retret tersebut dan bagaimana pemerintah akan menangani situasi ini.