LIVE

Dirjen HAM Tekankan Pentingnya Penegakan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, menekankan pentingnya penegakan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas II A Kupang, NTT, serta upaya pembuatan regulasi dan buku panduan untuk memastikannya.

ham
Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, menekankan pentingnya penegakan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas II A Kupang, NTT, serta upaya pembuatan regulasi dan buku panduan untuk memastikannya. (©© 2025 Antaranews)

Kupang, 27 Januari 2024 - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, melakukan kunjungan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penegakan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan mendengar langsung aspirasi mereka.

Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Nicholay menekankan komitmen Kementerian HAM untuk menjamin dan memenuhi hak-hak WBP. Ia berdialog langsung dengan para WBP untuk memahami kondisi dan kebutuhan mereka. "Kami ingin melihat secara dekat realitas yang dihadapi warga binaan, menampung aspirasi, dan mengevaluasi pelayanan ke depannya," ujar Dirjen Nicholay.

Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah pengumpulan data WBP dari Kepala Lapas II A Kupang. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan regulasi baru, termasuk regulasi untuk mencegah penyiksaan terhadap WBP. Hal ini sejalan dengan misi utama pemerintahan saat ini, yakni memperkokoh Hak Asasi Manusia (HAM).

Dirjen Nicholay menjelaskan pentingnya penegakan hak WBP. "Penegakan hak WBP sangat penting, karena ini selaras dengan komitmen kita untuk memperkuat HAM," tegasnya. Ia menambahkan bahwa upaya ini juga merupakan wujud nyata dari prioritas pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk mereka yang berada dalam sistem pemasyarakatan.

Selain itu, Kementerian HAM juga sedang menyelesaikan buku saku yang berisi hak dan kewajiban WBP. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi WBP yang mungkin belum memahami hak-hak mereka sepenuhnya. "Buku panduan ini kami targetkan selesai pertengahan Februari dan akan kami distribusikan langsung," tambah Dirjen Nicholay.

Kunjungan ke Lapas II A Kupang ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kementerian HAM berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan hak WBP secara berkelanjutan. Data yang dikumpulkan dan aspirasi yang didengar akan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan program ke depannya untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak WBP secara optimal.

Melalui berbagai upaya ini, Kementerian HAM berharap dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, di mana hak-hak WBP dihormati dan dipenuhi sepenuhnya. Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan dan memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Edy M Yakub
E
Reporter Edy M Yakub
Buku Saku HAM untuk Narapidana: Kemenham Luncurkan Panduan Praktis

Kementerian HAM meluncurkan buku saku panduan HAM untuk 44.000 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak asasi manusia.

ham
Pakar Hukum Tolak Penghapusan Pasal Penyelidikan dalam RUU KUHAP

Ketua PP APHTN-HAN, Prof. M. Noor Harisudin, meminta agar pasal penyelidikan dalam RUU KUHAP tidak dihapus karena pentingnya tahap ini dalam proses penegakan hukum dan perlindungan HAM.

konten ai
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Revisi KUHAP: Keharusan Sinkronisasi dengan KUHP Baru

Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai revisi KUHAP mendesak untuk selaraskan sistem peradilan pidana dengan KUHP baru yang berorientasi pada keadilan restoratif dan menjunjung HAM.

#planetantara
Reses DPD Tambah, APBN Tertekan? Pengamat Hukum Angkat Bicara

Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, memperingatkan potensi tekanan terhadap APBN akibat penambahan waktu reses DPD yang dinilai tidak efisien dan berpotensi melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara.

hukum
Komnas HAM Desak Perusahaan Tak Lakukan PHK Massal, Lindungi Hak Pekerja

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

#planetantara
Lapas Amuntai Perketat Pengamanan Hunian WBP di Jam Rawan

Lapas Kelas IIB Amuntai meningkatkan pengawasan ketat terhadap hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), khususnya pada jam-jam rawan, guna mencegah potensi gangguan keamanan.

Sumber Antara
Instruksi Megawati soal Pembekalan Akmil: Tak Akan Ciptakan Disharmoni Pemerintahan?

Pakar Hukum Tata Negara menilai instruksi Megawati kepada kepala daerah agar tak mengikuti pembekalan di Akmil Magelang tak akan mengganggu harmoni pemerintah pusat dan daerah.

#planetantara
Bulog, TNI, dan KTNA Jamin Ketahanan Pangan Nasional Lewat Serapan Gabah dan Beras

Bulog berkolaborasi dengan TNI dan KTNA untuk meningkatkan penyerapan gabah dan beras guna menjamin ketahanan pangan nasional, dengan penekanan pada kesejahteraan petani melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih baik.

TNI
Polemik Usulan Pejabat NTB Jadi Komisaris BUMD: Aji Mumpung atau Sesuai Aturan?

Anggota DPRD NTB mempertanyakan usulan penunjukan empat pejabat Pemprov NTB sebagai komisaris BUMD, yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi konflik kepentingan, sementara pihak Pemprov berdalih hal tersebut sesuai aturan dan untuk memenuhi temuan Ins

konten ai
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Menkumham Dukung Reformasi Hukum: KUHAP Baru untuk 100 Hari Kerja Pemerintahan

Menkumham Supratman Andi Agtas mendukung penyusunan KUHAP baru bersama DPR untuk meningkatkan penegakan hukum, seiring dengan survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai 72,1% di bidang hukum.

pemerintahan
Indonesia-Belanda Kerja Sama Susun Regulasi Turunan KUHP Baru

Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

KUHPBaru