Disdikbud Parigi Moutong Pastikan Calon PPPK Terdaftar di Dapodik
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong memastikan seluruh calon PPPK tahap dua telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan proses seleksi berjalan transparan serta sesuai prosedur BKN.
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 20 Januari 2024 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong memastikan seluruh calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, pada Senin lalu di Parigi.
Sunarti menegaskan komitmen Disdikbud dalam memastikan integritas data Dapodik. Menurutnya, setiap guru yang mendaftar sebagai PPPK merupakan tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Pemerintah Parigi Moutong. Keikutsertaan mereka dalam Dapodik dijamin karena telah menjalani masa pengabdian selama satu hingga dua tahun di sekolah sebelum mendaftar.
Masa pengabdian tersebut menjadi syarat utama bagi Disdikbud untuk memasukkan data guru ke dalam Dapodik. Dengan demikian, diharapkan tidak ada manipulasi data atau yang disebut sebagai data ‘siluman’ dalam proses seleksi PPPK yang saat ini sedang berlangsung.
Lebih lanjut, Sunarti menjelaskan bahwa guru yang terdaftar di Dapodik harus memenuhi beberapa kriteria. Mereka wajib memiliki kompetensi sebagai guru dan tenaga kependidikan, serta menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mencatat kurang lebih 1.000 PPPK dari berbagai formasi. Formasi tahun 2023 saja tercatat sebanyak 384 pegawai yang menerima SK pengangkatan sebagai PPPK Pemda pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Sunarti juga memberikan peringatan tegas kepada pihak sekolah agar tidak melakukan manipulasi data guru. Ia menekankan bahwa tindakan manipulasi akan berakibat fatal dan kepala sekolah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensinya.
Dengan adanya jaminan transparansi pengelolaan data, Disdikbud Parigi Moutong berharap proses seleksi PPPK dapat berjalan lancar dan adil. Sunarti menambahkan bahwa Pemda Parigi Moutong berkomitmen untuk menerapkan proses rekrutmen yang transparan dan sesuai dengan prosedur Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam proses seleksi PPPK di Parigi Moutong. Dengan memastikan data akurat dan terdaftar di Dapodik, diharapkan proses rekrutmen ini akan menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten untuk memajukan pendidikan di daerah tersebut.