DKLH Bali Kritik Penggunaan Botol Plastik di Acara Pemerintah Kabupaten Gianyar

DKLH Bali mengkritik penggunaan botol plastik sekali pakai dalam acara pemerintah Kabupaten Gianyar, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan pengurangan sampah plastik di Bali.

Denpasar, 22 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali, menyoroti penggunaan botol plastik sekali pakai dalam sebuah acara pemerintah Kabupaten Gianyar. Peristiwa ini terjadi dalam Lomba Desa Adat Peduli Lingkungan yang kemudian viral di media sosial, menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan: mengapa instansi pemerintah yang seharusnya menjadi contoh malah menggunakan produk yang justru ingin mereka kurangi? Bagaimana langkah selanjutnya untuk memastikan hal ini tidak terulang?

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKLH Bali, Made Rentin, menyatakan kekecewaannya atas temuan ini. Beliau menegaskan bahwa instansi pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), harus menjadi contoh dalam upaya pelestarian lingkungan. Ironisnya, foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan meja panitia dan peserta lomba yang dipenuhi botol minum plastik sekali pakai. Hal ini dinilai kontradiktif dengan tujuan lomba itu sendiri, yaitu menciptakan lingkungan desa adat yang bersih dan lestari.

Kritik ini semakin beralasan mengingat adanya regulasi yang secara tegas melarang penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan pemerintahan. Peraturan Gubernur Bali Nomor: 97 Tahun 2018, yang diimplementasikan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 2 Tahun 2025, secara jelas mengatur hal tersebut. Aturan ini meliputi kegiatan rapat dan acara seremonial, termasuk lomba yang diselenggarakan oleh DLH Kabupaten Gianyar.

DLH Kabupaten Gianyar, sebagai penyelenggara lomba, seharusnya menjadi contoh dalam penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik. Penggunaan botol plastik sekali pakai dalam acara yang mereka selenggarakan menunjukkan kurangnya komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan di Bali. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program-program lingkungan hidup yang dijalankan oleh pemerintah daerah tersebut.

Lebih lanjut, Made Rentin menjelaskan bahwa imbauan serupa telah diluncurkan kepada pemerintah kabupaten, termasuk Pemkab Gianyar, melalui Surat Pj. Gubernur Bali Nomor: B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH. Surat tersebut menginstruksikan seluruh perangkat daerah, BUMD, dan sekolah-sekolah di Bali untuk tidak menyediakan air minum dalam kemasan plastik dan mengedukasi pegawai agar membawa tumbler pribadi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Bali dalam mengurangi sampah plastik.

Kejadian ini menjadi bukti nyata perlunya pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan plastik sekali pakai. Pemerintah daerah harus memberikan contoh yang baik dan konsisten dalam menerapkan kebijakan lingkungan hidup. Tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga memastikan implementasinya di lapangan agar tujuan pengurangan sampah plastik di Bali dapat tercapai.

DKLH Bali berharap seluruh pihak dapat menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagai bentuk komitmen terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor: 97 Tahun 2018. Hal ini penting untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Pulau Dewata dan menjaga keindahan alam Bali untuk generasi mendatang. Beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan antara lain:

• Menggunakan botol minum yang dapat digunakan kembali (reusable).
• Menyediakan tempat minum umum (water dispenser) di kantor dan tempat umum.
• Menerapkan sanksi tegas bagi instansi pemerintah yang melanggar aturan.
• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah plastik.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Komitmen dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik sangatlah krusial untuk keberhasilan upaya pelestarian lingkungan di Bali. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar ke depannya dapat lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan mengurangi sampah plastik.