DPR Bantah RUU TNI Kembalikan Dwi Fungsi ABRI, Fokus Usia Pensiun

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan RUU TNI yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 tidak akan mengembalikan dwi fungsi ABRI, melainkan fokus pada perubahan usia pensiun anggota TNI.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sorotan. Banyak yang khawatir RUU ini akan menghidupkan kembali dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dengan tegas membantahnya.

Dalam pernyataan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Adies Kadir menyatakan, "Enggaklah, enggaklah, itu dwi fungsi ABRI segala macam itu enggak, enggaklah, kita lihatlah nanti sama-sama." Pernyataan tersebut sekaligus menepis spekulasi yang beredar di masyarakat terkait RUU TNI.

Adies Kadir menjelaskan bahwa saat ini, anggota TNI tidak lagi menduduki jabatan sipil dalam jumlah signifikan. Hanya posisi-posisi tertentu yang memang membutuhkan keahlian khusus dari kalangan TNI yang akan diisi. Ia menambahkan, "Ya, sekarang kan ada beberapa yang masuk juga, tetapi sedikit sekali kan, itu kebutuhan kementeriannya saja kan? Sekarang sedikit sekali kalau kita lihat yang TNI (ampu jabatan sipil), banyak pensiunan-pensiunan dari kepolisian kan malah." Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran TNI di era sekarang.

Meskipun demikian, Adies Kadir meminta publik untuk bersabar menunggu proses pembahasan RUU TNI. Hal ini termasuk wacana penghapusan larangan TNI berbisnis yang juga menjadi perdebatan. Ia menjelaskan, "Itu kan ada dibahas ya, kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana, kita lihat nanti. Kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa, tugas TNI kan jelas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita akan lihat nanti."

Fokus utama RUU TNI, menurut Adies Kadir, adalah perubahan usia pensiun anggota TNI. Ia menegaskan, "Enggak ada, itu-itu saja (pembahasan) masa pensiun, seputar itu." Pernyataan ini memberikan kejelasan mengenai prioritas utama dalam revisi UU TNI.

Adies Kadir juga menjelaskan alasan RUU TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Hal ini didasari oleh surat presiden (surpres) baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menjelaskan, "Ini kan surpresnya sudah pernah diajukan zamannya Pak Jokowi sebelum akhir masa jabatan yang kemarin. Ini surpresnya cuma pengganti surpres yang lalu karena nomenklatur kementerian (saat ini) banyak yang berbeda, jadi diajukan kembali surpres yang baru."

Lebih lanjut, Adies Kadir menyerahkan kepada Komisi I DPR RI untuk menentukan jadwal pembahasan RUU TNI. Sedangkan wakil pemerintah yang akan terlibat dalam pembahasan meliputi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI.

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui masuknya RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Komisi I DPR RI ditugaskan untuk membahas RUU tersebut, yang difokuskan pada perubahan usia pensiun TNI, bukan pada pembahasan terkait dwi fungsi ABRI. Pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, untuk memastikan revisi UU TNI berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.