DPR Minta Pemerintah Antisipasi Banjir Produk Impor Akibat Kebijakan AS

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta pemerintah mencegah membanjirnya produk impor setelah AS menerapkan tarif resiprokal, yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Jakarta, 7 April 2024 - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mencegah masuknya produk impor dalam jumlah besar ke Indonesia. Hal ini menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS), yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan AS tersebut dinilai sebagai babak baru perang dagang global versi 2.0.

"DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini," ujar Adies Kadir di Jakarta, Senin. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah sentimen negatif.

Adies Kadir juga menyoroti potensi dampak negatif kebijakan AS terhadap pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar utang Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengurangi risiko tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah didorong untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan memperluasnya ke kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD. Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan global dan mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Selain itu, pemeliharaan hubungan baik dengan AS melalui diplomasi dan negosiasi juga perlu dilakukan.

Adies Kadir juga mendukung penuh instruksi Presiden untuk melakukan perbaikan struktural dan deregulasi, khususnya terkait hambatan non-tarif (nontariff barrier). Penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat investasi dan perdagangan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Pemantauan dinamika global dan komunikasi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan juga dianggap penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meredam sentimen negatif di pasar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2024 menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik. Kebijakan ini berdampak pada dikenakannya tarif sebesar 32 persen untuk semua impor dari Indonesia ke AS.

Menanggapi kebijakan AS tersebut, DPR RI mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada langkah-langkah jangka pendek, tetapi juga merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Hal ini mencakup peningkatan kualitas produk, inovasi, dan diversifikasi pasar ekspor.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur dan logistik untuk mendukung ekspor produk Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan meningkatkan daya tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga juga ditekankan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil. Koordinasi yang baik dapat meminimalisir potensi konflik dan memastikan kebijakan yang terintegrasi.

Langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah membanjirnya produk impor akibat kebijakan AS sangatlah penting. Komunikasi yang transparan dan strategi jangka panjang yang komprehensif akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.