DPR RI Dukung Penegakan Hukum Kalteng, Dorong Pengadaan Helikopter untuk Polda

Gubernur Kalteng dan Komisi III DPR RI membahas peningkatan penegakan hukum, termasuk kebutuhan mendesak akan helikopter bagi Polda Kalteng untuk penanggulangan bencana.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menyatakan bahwa Komisi III DPR RI merupakan mitra strategis pemerintah dalam penegakan hukum dan keadilan. Hal ini disampaikannya di Palangka Raya pada Jumat, 11 April 2023, menanggapi kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke daerah tersebut. Agustiar menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai fondasi pembangunan dan investasi, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Komisi III ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kinerja.

Dalam kunjungannya, Komisi III DPR RI berdialog dengan berbagai lembaga penegak hukum di Kalteng, termasuk Polda, Kejati, dan BNNP, untuk menyerap aspirasi. Salah satu isu penting yang diangkat adalah kebutuhan mendesak akan helikopter bagi Polda Kalimantan Tengah. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa kurangnya helikopter menjadi kendala bagi kepolisian Kalteng dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi geografis Kalteng yang luas dan beragam menjadi alasan utama perlunya helikopter. Habiburokhman mencontohkan pentingnya helikopter dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, atau kejadian darurat lainnya di lokasi terpencil. "Waktu saya berdiskusi bersama Polda Kalimantan Tengah, ternyata di sini belum ada helikopter. Ini kan menjadi hambatan bagi kepolisian," ujar Habiburokhman. Ia menekankan perlunya respon cepat dalam situasi darurat, dan helikopter dinilai krusial untuk mencapai lokasi kejadian dengan cepat.

Agustiar Sabran, Gubernur Kalteng, menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Beliau berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kalimantan Tengah. Penegakan hukum yang efektif dan transparan, menurutnya, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pembangunan yang merata.

Komisi III DPR RI, dalam kunjungannya, juga mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat Kalteng terkait penegakan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI untuk memastikan keadilan dan hukum ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti Kalteng.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum di Kalteng dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Dengan adanya masukan dan informasi yang didapat, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan akan menyampaikan aspirasi Polda Kalteng terkait kebutuhan helikopter ke forum resmi DPR RI dalam Rapat Komisi III. Beliau memahami pentingnya peralatan operasional yang memadai bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Kalimantan Tengah.

Habiburokhman menekankan bahwa pengadaan helikopter bukan hanya sekadar pengadaan alat, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kemampuan Polda Kalteng dalam menangani berbagai situasi darurat, termasuk bencana alam. Keberadaan helikopter akan mempercepat respon dan penanganan kejadian di lapangan, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan dampak negatif yang lebih besar.

Janji Habiburokhman untuk membawa aspirasi ini ke tingkat nasional menunjukkan komitmen DPR RI untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Dengan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI, diharapkan Polda Kalimantan Tengah segera mendapatkan helikopter yang dibutuhkan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja kepolisian dan upaya pencegahan serta penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah.

Kesimpulannya, kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kalimantan Tengah menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan sinergi dalam penegakan hukum dan mendukung pengadaan helikopter bagi Polda Kalteng. Langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.