DPRD Kalsel Pertimbangkan Tim Investigasi Dugaan Oplosan Pertamax

DPRD Kalsel mempertimbangkan membentuk tim investigasi terkait dugaan oplosan BBM Pertamax, sementara Pertamina membantah dan menegaskan kualitas BBM sesuai standar.

Banjarmasin, 4 Maret 2024 (ANTARA) - Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah mempertimbangkan pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur dan energi sumber daya mineral (ESDM) ini menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota komisi lainnya sebelum memutuskan tindakan yang tepat. "Kami berkoordinasi dulu dengan tim Komisi III terkait hal ini, kami tidak bisa langsung bertindak dalam menyikapi persoalan ini," ujarnya. Beliau menekankan bahwa DPRD Kalsel bekerja secara kolektif dan kolegial dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Keputusan untuk membentuk tim investigasi akan diambil setelah adanya instruksi resmi dari pemerintah pusat. "Hingga sejauh ini belum ada arahan dari pusat, masih menunggu instruksi. Kalau memang ada instruksi lanjutan dari pusat, kami akan bergerak bersama anggota Komisi III," tambah Mustaqimah. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kalsel untuk memastikan kualitas BBM yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), telah membantah tegas tuduhan pengoplosan BBM Pertamax. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa kualitas Pertamax telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92.

Heppy menjelaskan bahwa produk BBM yang didistribusikan telah melalui proses yang ketat. "Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92," tegasnya. Proses di terminal BBM utama meliputi injeksi warna (dyes) untuk memudahkan identifikasi dan injeksi additive guna meningkatkan performa Pertamax.

Heppy menekankan bahwa proses tersebut bukan merupakan pengoplosan atau perubahan RON. "Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," ujarnya. Pertamina Patra Niaga juga memastikan adanya pengawasan ketat terhadap kualitas BBM melalui Quality Control (QC) dan pengawasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pertamina berkomitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan memastikan penyediaan produk yang berkualitas bagi konsumen. "Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusi juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” pungkas Heppy.

Pertamina Patra Niaga menerapkan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan distribusi BBM, mulai dari pengolahan hingga ke tangan konsumen. Proses Quality Control (QC) dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas BBM sesuai standar. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh BPH Migas untuk memastikan kepatuhan Pertamina terhadap regulasi yang berlaku.

Proses injeksi warna dan additive yang dilakukan di terminal BBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan identifikasi produk oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk memberikan produk BBM yang berkualitas dan aman bagi konsumen.

Pertamina juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Komitmen ini tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang ketat.

Dengan adanya bantahan resmi dari Pertamina dan pengawasan ketat dari BPH Migas, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir akan kualitas BBM Pertamax yang beredar.