Dr. Karlina: Kampus Tak Berwenang Kelola Tambang, Risiko Terlalu Besar!
Direktur Pascasarjana STF Driyarkara, Dr. Karlina Supelli, tegas menolak pemberian IUP kepada perguruan tinggi karena dapat menggoyahkan independensi kampus dan berisiko besar bagi dunia pendidikan.
Jakarta, 28 Januari 2024 – Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. Karlina Supelli, menyatakan penolakan tegasnya terhadap rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Menurutnya, hal tersebut di luar kewenangan dan tugas pokok perguruan tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Dr. Karlina menanggapi wacana pemberian IUP kepada perguruan tinggi yang sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR. Ia menekankan bahwa fokus utama perguruan tinggi adalah Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan usaha pertambangan jelas berada di luar lingkup tersebut. "Tujuan pendidikan itu jelas, tiga itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi, dan pengelolaan usaha seperti ini tidak masuk," tegas ahli astronomi dan filsafat ini dalam jumpa pers Gerakan Nurani Bangsa.
Dr. Karlina khawatir, pemberian IUP akan menggerus independensi perguruan tinggi, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kekhawatiran ini semakin besar mengingat pemerintah memiliki pengaruh signifikan dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. "Kalau swasta itu berdasarkan kesepakatan para dosen, para senat. Tapi kalau perguruan tinggi negeri itu, 30 persen ada di tangan menteri. Ini bisa terlihat bahwa kooptasinya semakin jelas," jelasnya, mengingat pengalamannya sebagai aktivis pada masa reformasi 1998.
Meskipun mengakui dinamika dunia pendidikan, Dr. Karlina optimis bahwa civitas akademika, dengan intelektualitasnya, akan tetap menjaga independensi. Ia yakin seluruh lembaga pendidikan akan mempertimbangkan dengan matang penerimaan IUP tersebut. Namun, ia mengajak masyarakat untuk mendukung penolakan ini. "Saya ingin mengajak masyarakat warga mendukung perguruan tinggi, mendukung mahasiswa dan para dosennya untuk menolak ini karena risikonya, konsekuensinya terlalu besar," tutupnya.
Kesimpulannya, menurut Dr. Karlina, pemberian IUP kepada perguruan tinggi berpotensi besar mengganggu independensi dan fokus utama perguruan tinggi, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, beliau menyerukan penolakan terhadap rencana tersebut.