Efisiensi Anggaran RI: Menuju Stabilitas Ekonomi yang Lebih Baik

Pemerintah Indonesia berkomitmen pada efisiensi anggaran dan pengelolaan utang untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, dengan strategi diversifikasi pembiayaan dan penghematan anggaran yang terukur.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia gencar menerapkan strategi efisiensi anggaran dan pengelolaan utang yang hati-hati. Langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Penghematan anggaran menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menginisiasi penghematan di berbagai kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik. Data menunjukkan potensi penghematan hingga 47 persen dari anggaran yang tersedia. Namun, realisasi penghematan ini bervariasi, dipengaruhi oleh jenis belanja (discretionary vs. mandatory), prioritas program, dan efisiensi internal masing-masing kementerian/lembaga.

Belanja discretionary, seperti perjalanan dinas atau pelatihan, lebih mudah dihemat. Sementara itu, belanja mandatory seperti gaji pegawai dan subsidi, lebih sulit untuk dikurangi. Kementerian dengan program prioritas nasional juga menghadapi tantangan dalam melakukan penghematan, karena harus menjaga kinerja program tersebut.

Pemerintah secara aktif mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri (SBN Pinjaman) dan meningkatkan porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan pada satu sumber pembiayaan, demi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Distribusi jatuh tempo utang yang merata hingga tahun 2071 mengurangi risiko konsentrasi utang pada periode tertentu. Ini memastikan kewajiban utang dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, utang jatuh tempo jangka pendek (2024-2028) masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian khusus.

Meskipun menjanjikan, penghematan anggaran juga memiliki tantangan. Penghematan yang berlebihan berpotensi menurunkan kinerja kementerian/lembaga dalam mencapai target. Penghematan pada belanja layanan publik juga dapat berdampak pada kualitas layanan masyarakat. Terakhir, upaya penghematan seringkali menghadapi resistensi internal dari kementerian/lembaga yang terbiasa dengan anggaran besar.

Efisiensi anggaran tidak hanya dilihat dari pengelolaan utang, tetapi juga dari efisiensi belanja secara keseluruhan. Pemerintah perlu terus mengurangi pemborosan dan meningkatkan alokasi anggaran pada program prioritas. Ini penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal untuk pembangunan nasional.

Pemerintah perlu memantau dan mengelola risiko utang jatuh tempo jangka pendek, mencari sumber pembiayaan alternatif, dan meningkatkan efisiensi belanja. Menetapkan target penghematan yang realistis dan terukur, memberikan dukungan kepada kementerian/lembaga, serta melakukan evaluasi berkala juga sangat penting.

Dengan langkah-langkah strategis dan pengawasan yang tepat, diharapkan penghematan anggaran dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan pencapaian target nasional. Komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa tetap menjadi prioritas utama.

*) Catur Pramono Adi, SPi, MSi adalah Dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang