Ekonom Nilai Pemangkasan Anggaran PU Rp81 Triliun Langkah Rasional

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai pemangkasan anggaran Kementerian PU senilai Rp81 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah rasional untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, daripada proyek infrastruktur.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengambil keputusan kontroversial dengan memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Rp81 triliun. Pemangkasan ini mengurangi total anggaran kementerian dari Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,95 triliun untuk tahun 2025. Langkah berani ini, menurut ekonom Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta, merupakan strategi rasional dalam pengelolaan keuangan negara.

Achmad menjelaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan pergeseran prioritas pembangunan nasional. Fokus kini dialihkan untuk lebih mensejahterakan masyarakat kecil. Meskipun pemerintah belum merinci proyek mana yang terdampak pemangkasan, Achmad berspekulasi bahwa proyek-proyek yang kurang berdampak langsung pada masyarakat kecil, seperti jalan tol berbayar dan proyek strategis nasional (PSN) yang tidak krusial, akan menjadi sasaran utama.

Ia berpendapat, jalan tol, meskipun meningkatkan konektivitas, terutama dinikmati oleh kelompok menengah ke atas dan sektor bisnis. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, misalnya meningkatkan anggaran untuk sanitasi, air bersih, dan irigasi. Sektor-sektor ini, yang selama satu dekade terakhir hanya mendapat sekitar 17,20 persen dari total anggaran infrastruktur, membutuhkan perhatian lebih serius.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, telah membenarkan pemangkasan anggaran tersebut, yang mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Achmad melihat pemangkasan ini sebagai kesempatan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk fokus pada peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah dan penciptaan lapangan kerja. Proyek infrastruktur besar, menurutnya, belum tentu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah, lanjut Achmad, sebaiknya mengalihkan fokus ke sektor yang memberikan dampak ekonomi lebih cepat. Program-program yang mendorong daya beli masyarakat, seperti subsidi energi, bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan insentif untuk industri padat karya, perlu diprioritaskan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini penting terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Achmad menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, namun harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan investor atau kelompok ekonomi tertentu. Infrastruktur yang inklusif, seperti jalan umum gratis, angkutan massal murah, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, harus lebih diprioritaskan daripada proyek komersial seperti jalan tol berbayar. Data menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, sebagian besar anggaran infrastruktur dialokasikan untuk jalan tol dan PSN.

Data menunjukkan bahwa bidang Bina Marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan, mendapatkan alokasi terbesar (44,01 persen) dari total anggaran infrastruktur. Sementara itu, sektor-sektor esensial seperti sanitasi, air bersih, dan perumahan rakyat hanya mendapat sekitar 24,5 persen. Achmad menyoroti ketidakseimbangan ini, dengan mengatakan bahwa jalan tol, meskipun meningkatkan konektivitas, terutama menguntungkan masyarakat kelas menengah atas dan bisnis logistik, bukan masyarakat kecil yang lebih membutuhkan akses hunian layak, sanitasi, dan air bersih terjangkau.

Kesimpulannya, pemangkasan anggaran Kementerian PU merupakan langkah strategis yang menggeser prioritas pembangunan ke arah yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Fokus pada peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat membawa dampak positif bagi ekonomi domestik.