Erick Thohir: BPI Danantara, Akselerasi Investasi dan Konsolidasi BUMN
Lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan mempercepat investasi dan konsolidasi BUMN, mengurangi ketergantungan pada APBN, serta memangkas waktu proses penggabungan atau penutupan perusahaan.
Jakarta, 10 Februari 2025 - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis untuk mempercepat investasi di Indonesia. Inisiatif ini, menurut Erick, merupakan terobosan penting yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana Non-APBN untuk Pertumbuhan Ekonomi
Erick Thohir menekankan bahwa BPI Danantara akan menjadi sumber pendanaan alternatif yang signifikan. "Ini bisa dipakai mengintervensi percepatan investasi atau pertumbuhan ekonomi," jelasnya, "baik intervensi hilirisasi di sektor pangan, listrik, energi, dan lainnya." Dengan kata lain, Danantara diharapkan mampu mendorong investasi di berbagai sektor strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
UU BUMN Baru: Efisiensi dan Percepatan Konsolidasi
Pembentukan BPI Danantara diresmikan melalui Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) revisi 2025. Revisi ini, yang merupakan revisi ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003, juga membawa dampak positif terhadap efisiensi dan percepatan konsolidasi BUMN. Proses penggabungan atau penutupan perusahaan negara yang sebelumnya memakan waktu 2 hingga 3 tahun, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 bulan. Ini merupakan peningkatan efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan BUMN.
Kecepatan Adaptasi dan Pengambilan Keputusan
Erick Thohir juga menyoroti tiga poin positif utama dari UU BUMN yang baru. Salah satunya adalah percepatan konsolidasi BUMN, baik melalui penggabungan maupun penutupan perusahaan yang tidak efisien. Kecepatan dalam proses ini sangat penting untuk adaptasi terhadap perubahan pasar dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Peran Strategis BPI Danantara
BPI Danantara diharapkan memainkan peran krusial dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas. Dengan mengelola dana dari korporasi, lembaga ini dapat memberikan suntikan modal yang dibutuhkan untuk proyek-proyek strategis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada APBN dan mendorong peran swasta dalam pembangunan ekonomi.
Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, ia menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan pengelolaan lembaga ini. "Saya belum bisa berkomentar, kalau tidak ada black and white-nya," ujarnya, menekankan pentingnya menunggu pengumuman resmi.
Kesimpulan: Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Berkelanjutan
Lahirnya BPI Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan investasi dan konsolidasi BUMN di Indonesia. Dengan dukungan UU BUMN yang baru, diharapkan akan terjadi percepatan investasi, efisiensi pengelolaan BUMN, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BPI Danantara.