Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memastikan BPI Danantara dapat diaudit sesuai UU BUMN baru, sekaligus menekankan komitmen transparansi dan pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS secara profesional.

Lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan mempercepat investasi dan konsolidasi BUMN, mengurangi ketergantungan pada APBN, serta memangkas waktu proses penggabungan atau penutupan perusahaan.

DPR mengesahkan revisi UU BUMN untuk meningkatkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, membentuk BPI Danantara untuk pengawasan investasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Presiden akan menetapkan struktur organisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, termasuk Dewan Pengawas, setelah UU BUMN disahkan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang disetujui dalam revisi UU BUMN untuk mengoptimalkan pengelolaan dan investasi BUMN demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Parlemen Indonesia mengesahkan revisi UU BUMN untuk optimalkan kinerja BUMN dan dukung program pemerintah strategis, termasuk ketahanan pangan dan energi.

DPR RI mengesahkan revisi UU BUMN pada Selasa, 4 Februari 2024, meliputi perubahan substansial dan tambahan agenda seperti persetujuan kewarganegaraan beberapa pemain sepak bola.