Kejaksaan Agung mengkaji UU BUMN baru yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, namun penegakan hukum atas kasus korupsi tetap berjalan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa direksi BUMN yang korupsi tetap akan diproses hukum meskipun UU BUMN baru menyatakan mereka bukan penyelenggara negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji UU BUMN baru yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada upaya pemberantasan korupsi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi KPK untuk membahas UU BUMN dan BPI Danantara, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pasca Town Hall Meeting Danantara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau kinerja Bank BUMN dan menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara untuk mengoptimalkan investasi dan perekonomian nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir optimistis Danantara akan meningkatkan kualitas investasi BUMN dan mendorong transformasi BUMN yang lebih transparan.

Pakar hukum bisnis Ariawan Gunadi mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap BPI Danantara pasca revisi UU BUMN yang menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memastikan BPI Danantara dapat diaudit sesuai UU BUMN baru, sekaligus menekankan komitmen transparansi dan pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS secara profesional.

Lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan mempercepat investasi dan konsolidasi BUMN, mengurangi ketergantungan pada APBN, serta memangkas waktu proses penggabungan atau penutupan perusahaan.

DPR mengesahkan revisi UU BUMN untuk meningkatkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, membentuk BPI Danantara untuk pengawasan investasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.