Perkuat Pengawasan BPI Danantara, Desak Pakar Hukum Bisnis

Pakar hukum bisnis Ariawan Gunadi mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap BPI Danantara pasca revisi UU BUMN yang menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Revisi Undang-Undang (UU) BUMN memicu kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini mendorong pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Ariawan Gunadi, untuk mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan audit internal terhadap Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kekhawatiran ini muncul karena revisi UU tersebut berdampak pada pertanggungjawaban hukum direksi BUMN yang kini mengacu pada prinsip Business Judgment Rule (BJR).

Ariawan Gunadi, Guru Besar Universitas Tarumanagara, menjelaskan bahwa meskipun BJR bertujuan memberikan ruang bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis, prinsip ini tetap memiliki batasan. Penerapan BJR tanpa pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara, mengingat BPI Danantara memegang peran strategis dalam investasi nasional.

Menurut Ariawan, revisi UU BUMN dan penerapan BJR menuntut mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Pengawasan yang lemah dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara, seperti konflik kepentingan dan korupsi. Oleh karena itu, pengawasan yang komprehensif dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga integritas dan kinerja BPI Danantara.

Pentingnya Pengawasan yang Ketat dan Transparan

Ariawan menekankan perlunya pengawasan preventif terhadap BPI Danantara. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat bagi direksi jika ditemukan indikasi pelanggaran. "Prinsip BJR memang memberikan keleluasaan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, tetapi kebijakan tersebut harus senantiasa dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan benturan kepentingan atau mengarah pada kelalaian yang dapat merugikan negara," jelas Ariawan.

Meskipun BPI Danantara tidak berada di bawah pengawasan langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ariawan menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan untuk mengabaikan pengawasan. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BPI Danantara.

Sebagai solusi strategis, Ariawan menyarankan pembentukan sistem pengawasan independen yang kredibel dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu. Sistem ini dapat melibatkan audit oleh lembaga internasional yang memiliki standar audit ketat dan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan.

Peran Transparansi dan Kontrol Sosial

Transparansi publik, menurut Ariawan, merupakan elemen kunci dalam memperkuat pengawasan terhadap BPI Danantara. Pemerintah perlu memastikan akses publik terhadap informasi mengenai kebijakan, keputusan strategis, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif.

Dengan ketersediaan informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh BPI Danantara. Hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Dengan adanya akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan dapat benar-benar diwujudkan," tutur Ariawan.

Kesimpulannya, pengawasan yang ketat dan transparan terhadap BPI Danantara merupakan langkah krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dan penerapan sistem pengawasan independen menjadi kunci keberhasilan upaya ini.