Fahri Hamzah: 3 Juta Rumah Baru, Tanpa Korbankan Lahan Pertanian Produktif
Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah memastikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun tidak akan menggunakan lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim), Fahri Hamzah, memberikan jaminan bahwa program ambisius pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan mengorbankan lahan pertanian produktif. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh beliau saat rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/1).
Fahri Hamzah menekankan instruksi Presiden yang melarang pembangunan di lahan persawahan. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya kebutuhan pangan global seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia. Indonesia, dengan populasi mencapai 277 juta jiwa, membutuhkan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan impor.
Pemerintah, lanjut Fahri, justru fokus mengembangkan lahan food estate untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif menjadi prioritas utama. Dengan strategi ini, proyek pembangunan rumah diharapkan tidak akan mengurangi ketersediaan pangan bagi masyarakat.
"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," tegas Fahri Hamzah, menekankan pentingnya pelestarian lahan pertanian.
Fahri Hamzah mencontohkan NTB, yang dulunya dikenal sebagai daerah swasembada pangan. Namun, pembangunan yang mengambil alih lahan persawahan berdampak pada keberhasilan swasembada pangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi kreatif dalam pembangunan perumahan, misalnya dengan membangun rumah susun di lahan non-produktif.
"Rumah cari yang kreatif, bikin rumah susun, tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," jelas Fahri Hamzah, menyampaikan arahan pemerintah untuk mencari solusi inovatif dalam pembangunan perumahan.
Dengan komitmen ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan perumahan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Program pembangunan tiga juta rumah akan terus berjalan, namun dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak merugikan sektor pertanian.