IDCI Rumuskan Inisiatif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional di Tengah Ancaman Siber Global
Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) luncurkan enam inisiatif strategis dalam tiga klaster untuk memperkuat pertahanan siber dan infrastruktur digital nasional, menanggapi peningkatan ancaman siber global.
Jakarta, 4 Mei 2024 (ANTARA) - Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) meluncurkan inisiatif strategis untuk memperkuat pertahanan siber dan infrastruktur digital nasional. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya gangguan siber global yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Inisiatif ini mencakup pembentukan pusat sertifikasi keamanan digital, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan respons krisis siber.
Direktur Eksekutif IDCI, Yayang Ruzaldy, menjelaskan upaya tersebut terbagi dalam tiga klaster program utama, masing-masing dengan beberapa inisiatif. Klaster pertama fokus pada penguatan standar dan audit nasional, klaster kedua mendorong pengembangan kapasitas dan pengawasan teknologi, dan klaster ketiga menekankan penguatan respons krisis terhadap ancaman siber sistemik. Semua inisiatif ini dirancang untuk memastikan ketahanan dan keamanan infrastruktur digital Indonesia.
Yayang Ruzaldy menekankan pentingnya sinergi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem komunikasi krisis yang andal dalam membangun ekosistem pertahanan siber nasional yang kuat. Ia juga menyatakan bahwa ketahanan sistem digital dan infrastruktur vital merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional yang tidak dapat ditunda karena menyangkut keselamatan dan stabilitas negara secara menyeluruh. "Pentingnya sinergi kebijakan, kesiapsiagaan sumber daya manusia, serta sistem komunikasi krisis yang andal dalam membangun ekosistem pertahanan siber nasional," ujar Yayang.
Penguatan Standar dan Audit Nasional
Inisiatif pertama IDCI berfokus pada penguatan standar dan audit nasional. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan National Digital Security Certification and Audit Center (NDSCAC) dan Indonesia Cyber Risk Index (ICRI). NDSCAC akan berfungsi sebagai pusat akreditasi legal, sementara ICRI akan menyusun indeks risiko siber nasional berdasarkan sektor dan wilayah. "Inisiatif ini dirancang sebagai pusat akreditasi legal dan penyusunan indeks risiko siber nasional berdasarkan sektor dan wilayah," jelas Yayang.
Pembentukan NDSCAC dan ICRI diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keamanan siber nasional. Dengan adanya indeks risiko, pemerintah dan sektor swasta dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman siber secara lebih efektif. Sistem ini juga akan membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan keamanan siber nasional.
Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun sistem keamanan siber yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan adanya standar dan audit yang kuat, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan kompleks.
Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Teknologi
Klaster kedua dari inisiatif IDCI berfokus pada pengembangan kapasitas dan sistem pengawasan teknologi cerdas. Program ini meliputi Cybersecurity Professional Certification Program (CPCP) dan skema inspeksi dan verifikasi sistem digital berbasis Artificial Intelligence dan Blockchain. CPCP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga profesional keamanan siber di Indonesia.
Sementara itu, skema inspeksi dan verifikasi sistem digital berbasis AI dan Blockchain dirancang untuk menjamin transparansi dan keandalan teknologi kritis, seperti sistem pemilu elektronik dan sistem komando pertahanan negara. "Inisiatif ini dirancang untuk menjamin transparansi dan keandalan teknologi yang bersifat kritikal, seperti sistem pemilu elektronik dan sistem komando pertahanan negara," ujar Yayang.
Dengan adanya program sertifikasi dan pengawasan teknologi yang ketat, Indonesia dapat memastikan bahwa sistem digitalnya aman dan andal. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintah dan sektor-sektor vital lainnya.
Penggunaan teknologi AI dan Blockchain diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Kedua teknologi ini dapat membantu dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber secara lebih cepat dan akurat.
Penguatan Respons Krisis
Klaster ketiga dari inisiatif IDCI menekankan pentingnya penguatan respons krisis terhadap ancaman siber sistemik. Inisiatif ini meliputi pembentukan Industrial Cyber Incident Response Center (ICIRC) dan peluncuran kampanye nasional Digital Trust for Indonesia.
ICIRC akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan respon terhadap insiden siber di sektor industri. Sementara itu, kampanye Digital Trust for Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan kepercayaan terhadap proses transformasi digital nasional. "Inisiatif ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik serta memperkuat kepercayaan kolektif terhadap proses transformasi digital nasional," ujar Yayang.
Pembentukan ICIRC dan kampanye Digital Trust for Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi dan mengatasi insiden siber yang dapat berdampak luas. Dengan adanya pusat koordinasi dan kampanye kesadaran publik, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari serangan siber dan mempercepat pemulihan.
Wakil Direktur Eksekutif IDCI Bidang Keamanan Siber, Mario Romano, menambahkan pentingnya membangun arsitektur ketahanan digital dan energi yang mandiri, adaptif, dan terdesentralisasi. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi dan mendesak pembentukan satuan tugas khusus untuk ketahanan digital dan energi nasional.
Kesimpulannya, inisiatif IDCI ini menunjukkan komitmen untuk membangun pertahanan siber nasional yang kuat dan tangguh. Dengan menggabungkan penguatan standar, pengembangan kapasitas, dan respons krisis yang efektif, Indonesia dapat melindungi infrastruktur digitalnya dari ancaman siber yang semakin meningkat.