Imigrasi Bali Ciduk 312 WNA Ilegal: Bisnis PMA Bermasalah Jadi Sorotan
Ditjen Imigrasi membongkar praktik ilegal 312 WNA di Bali yang dibekingi perusahaan PMA bermasalah, sebagian besar telah dideportasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) berhasil menjaring 312 warga negara asing (WNA) yang bekerja secara ilegal di Bali. Operasi gabungan Wira Waspada yang digelar pada Januari dan Februari 2025 ini mengungkap praktik penyelewengan izin keimigrasian yang melibatkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) bermasalah. Penindakan tegas ini dilakukan di Bali, khususnya di sektor pariwisata, dan melibatkan kerjasama antara Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan komitmen penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. "Komitmen kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum seoptimal mungkin di Indonesia," tegasnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat lalu. Operasi ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan mengganggu ketertiban.
Dua operasi besar telah dilakukan. Operasi pertama pada 14-17 Januari 2025 memeriksa 267 perusahaan PMA di Bali, menemukan 74 PMA masih aktif menjadi penjamin bagi 126 WNA yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Dari jumlah tersebut, 15 WNA telah dideportasi dan masuk daftar penangkalan, sementara 111 WNA lainnya menunggu tindakan serupa. Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan-perusahaan tersebut telah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada November 2024 karena dinilai bermasalah.
Pengungkapan Praktik Ilegal WNA di Bali
Operasi kedua, yang berlangsung pada 17-21 Februari 2025, berhasil menjaring 186 WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Para WNA ini saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Gabungan kedua operasi tersebut menghasilkan total 312 WNA yang terjaring. Selain itu, Imigrasi juga mengawasi 208 WNA di Bali yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif, dengan 48 WNA di antaranya telah dideportasi.
Mayoritas WNA yang dideportasi berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia. Mereka terlibat dalam berbagai bidang usaha, terutama perdagangan dan jasa konsultan. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Pol. Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa NIB dari 267 perusahaan tersebut telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA, yaitu Rp10 miliar.
Proses perizinan daring melalui Online Single Submission (OSS) dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan NIB. Namun, hal ini justru menjadi celah bagi praktik ilegal yang dilakukan oleh WNA yang mereka sponsori.
Operasi Wira Waspada Berkelanjutan
Brigjen Pol. Yuldi Yusman menegaskan bahwa Operasi Wira Waspada akan terus berlanjut di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan aktivitas WNA yang tinggi. Selain sektor pariwisata di Bali, operasi ini juga menyasar sektor pertambangan di Maluku Utara. Di Maluku Utara, Imigrasi memeriksa 4.656 WNA asal China dari 74 perusahaan, dan menemukan 41 WNA dari lima perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.
Penindakan tegas terhadap WNA ilegal dan perusahaan PMA yang terlibat merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia dan melindungi kepentingan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian guna mencegah praktik-praktik ilegal serupa di masa mendatang. Transparansi dan kerjasama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas praktik-praktik ilegal ini.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan nasional. Dengan menindak tegas para pelanggar, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Kerjasama antar lembaga terkait juga sangat penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan.