LIVE

Indonesia-Belanda Kerja Sama Susun Regulasi Turunan KUHP Baru

Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

kuhpbaru
Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda sepakat untuk berkolaborasi dalam menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa lalu di Jakarta, saat Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menerima kunjungan Duta Besar Belanda.

Mengapa Kerja Sama Ini Penting? Menteri Supratman menjelaskan bahwa kerja sama dengan Belanda sangat krusial. Indonesia membutuhkan perspektif dari berbagai yurisdiksi internasional, termasuk Belanda, untuk memastikan implementasi KUHP baru selaras dengan politik hukum yang telah ditetapkan. Belanda, dengan sistem hukumnya yang maju, dapat memberikan panduan berharga dalam hal ini.

Bagaimana Kerja Sama Akan Dilakukan? Kerja sama ini akan mencakup berbagai aspek. Indonesia berencana untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik Belanda dalam hal hukuman, tidak hanya hukuman penjara tetapi juga hukuman alternatif. Semua ini akan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Lebih dari Sekedar KUHP Selain regulasi turunan KUHP, kedua negara juga akan bernegosiasi untuk menyusun draf perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Belanda.

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kemenkumham RI, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menjalin kerja sama dengan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (Training Of Trainer - TOT) di tahun 2024. Pelatihan ini akan fokus pada penyusunan legislasi pidana, alternatif pidana non-penjara, dan pengembangan database sebaran pidana di Indonesia dengan mempelajari praktik Belanda.

Dukungan dari Belanda Duta Besar Kerajaan Belanda, Marc Gerritsen, menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini. Ia menekankan banyaknya kesamaan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda, serta peran cendekiawan Belanda dalam pengembangan sistem hukum Indonesia. Beliau berharap kerja sama ini akan berlanjut dan semakin spesifik di bidang hukum.

Kesimpulan Kerja sama Indonesia-Belanda dalam penyusunan regulasi turunan KUHP merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi KUHP baru yang efektif dan berkeadilan. Kerja sama ini tidak hanya mencakup penyusunan regulasi, tetapi juga pengembangan kapasitas dan penguatan kerja sama penegakan hukum antar kedua negara. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Agus Setiawan
A
Reporter Agus Setiawan
KUHP Baru Indonesia: 60 Tahun Perjalanan Panjang Menuju Keadilan Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan proses panjang penyusunan KUHP baru selama lebih dari 60 tahun disebabkan oleh keberagaman Indonesia dan perubahan paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

konten ai
Menko Kumham Bahas Pemulangan Napi Belanda, Kerja Sama Hukum RI-Belanda Diperkuat

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM RI bertemu Dubes Belanda untuk membahas pemulangan 5 narapidana dan 2 deteni asal Belanda di Indonesia, serta rencana kerja sama hukum kedua negara.

#planetantara
Indonesia Pertimbangkan Perluasan Kerja Sama Ekstradisi dengan Swiss

Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas, mempertimbangkan perluasan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) termasuk ekstradisi dengan Swiss untuk mengantisipasi perkembangan potensial di masa depan.

#planetantara
Indonesia Pertimbangkan Perluasan Kerja Sama Ekstradisi dengan Swiss

Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Supratman Andi Agtas, mempertimbangkan perluasan kerja sama bantuan hukum timbal balik (MLA) termasuk ekstradisi dengan Swiss untuk mengantisipasi perkembangan potensial di masa depan.

#planetantara
Polres Pasaman Barat dan LBH Bintang Alam Batuah Jalin Kerja Sama Hukum

Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, resmi bekerja sama dengan LBH Bintang Alam Batuah untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum bagi warga tidak mampu, mencakup tertib berlalu lintas, bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan pendampingan tersangka

#planetantara
BUMN: Pilar Penting Perekonomian Indonesia Menuju Global

Menteri Hukum dan HAM menekankan peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mendorong transformasi untuk daya saing global dan peningkatan nilai tambah ekonomi.

konten ai
Kerja Sama Kemendes dan Kemenkum Percepat Pengesahan Badan Hukum BUMDes

Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mempercepat proses hukum BUMDes agar seluruh desa di Indonesia memiliki badan hukum yang sah, ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta.

Kemenkumham
Sinergi Kejaksaan dan Komjak Jaga Profesionalisme Penegak Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin tekankan pentingnya sinergi Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk menjaga profesionalisme dan integritas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Sumber Antara
Wamenkumham Sorot Pergeseran Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan modern dan berkeadilan, ditandai dengan KUHP baru yang lebih menekankan keadilan restoratif dan perlakuan hukum terhadap korp

konten ai
Kemenkumham Luncurkan Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Poltekpin Tahun 2025

Kementerian Hukum dan HAM berencana membuka Prodi Analis Kekayaan Intelektual di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) pada tahun 2025 untuk mencetak ahli di bidang kekayaan intelektual dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber Antara
Kewenangan Berlebih Jaksa dalam RUU KUHAP Ancam Keseimbangan Peradilan?

Pakar hukum tata negara khawatir kewenangan berlebihan Jaksa dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam keseimbangan peradilan di Indonesia.

#planetantara
BUMN: Aset Strategis Pendorong Ekonomi Nasional

Menteri Hukum dan HAM menekankan peran vital BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mendorong transformasi, tata kelola yang baik, dan hilirisasi sumber daya alam.

konten ai
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi

Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mendesak penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang dan Bekasi, demi kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

konten ai