Kemenkumham Kalsel berkomitmen masifkan edukasi dan sosialisasi implementasi KUHP Nasional yang membawa perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, guna memastikan transisi berjalan efektif dan berkeadilan.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan tantangan sosialisasi dan implementasi KUHP Nasional 2026, termasuk perubahan paradigma hukum pidana dan proses pembuatannya yang panjang.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan proses panjang penyusunan KUHP baru selama lebih dari 60 tahun disebabkan oleh keberagaman Indonesia dan perubahan paradigma hukum pidana menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej menjelaskan KUHP baru Indonesia bergeser dari paradigma hukuman berat ke pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan modern dan berkeadilan, ditandai dengan KUHP baru yang lebih menekankan keadilan restoratif dan perlakuan hukum terhadap korp