Indonesia-Belanda Kerja Sama Susun Regulasi Turunan KUHP Baru
Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda sepakat untuk berkolaborasi dalam menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa lalu di Jakarta, saat Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menerima kunjungan Duta Besar Belanda.
Mengapa Kerja Sama Ini Penting? Menteri Supratman menjelaskan bahwa kerja sama dengan Belanda sangat krusial. Indonesia membutuhkan perspektif dari berbagai yurisdiksi internasional, termasuk Belanda, untuk memastikan implementasi KUHP baru selaras dengan politik hukum yang telah ditetapkan. Belanda, dengan sistem hukumnya yang maju, dapat memberikan panduan berharga dalam hal ini.
Bagaimana Kerja Sama Akan Dilakukan? Kerja sama ini akan mencakup berbagai aspek. Indonesia berencana untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik Belanda dalam hal hukuman, tidak hanya hukuman penjara tetapi juga hukuman alternatif. Semua ini akan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Lebih dari Sekedar KUHP Selain regulasi turunan KUHP, kedua negara juga akan bernegosiasi untuk menyusun draf perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Belanda.
Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Kemenkumham RI, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menjalin kerja sama dengan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (Training Of Trainer - TOT) di tahun 2024. Pelatihan ini akan fokus pada penyusunan legislasi pidana, alternatif pidana non-penjara, dan pengembangan database sebaran pidana di Indonesia dengan mempelajari praktik Belanda.
Dukungan dari Belanda Duta Besar Kerajaan Belanda, Marc Gerritsen, menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini. Ia menekankan banyaknya kesamaan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda, serta peran cendekiawan Belanda dalam pengembangan sistem hukum Indonesia. Beliau berharap kerja sama ini akan berlanjut dan semakin spesifik di bidang hukum.
Kesimpulan Kerja sama Indonesia-Belanda dalam penyusunan regulasi turunan KUHP merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi KUHP baru yang efektif dan berkeadilan. Kerja sama ini tidak hanya mencakup penyusunan regulasi, tetapi juga pengembangan kapasitas dan penguatan kerja sama penegakan hukum antar kedua negara. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
