Indonesia: Bergabung dengan BRICS, Tetap Kejar Keanggotaan OECD
Setelah resmi bergabung dengan BRICS, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan melanjutkan upaya untuk menjadi anggota penuh OECD, sebagai bentuk kebijakan luar negeri yang independen dan aktif.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, namun langkah Indonesia di kancah internasional tidak berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengejar keanggotaan penuh di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pengumuman ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin lalu, bersamaan dengan pengumuman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan kebijakan ekonomi lainnya.
Keanggotaan BRICS dan Fokus pada OECD
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa proses transisi keanggotaan penuh Indonesia di BRICS tengah berlangsung. BRICS kini beranggotakan sembilan negara, termasuk Indonesia, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun telah bergabung dengan BRICS, Indonesia tetap berkomitmen pada upaya bergabung dengan OECD.
Keputusan ini, menurut Presiden Prabowo, merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menjaga netralitas dan menghindari keterikatan dengan kelompok atau blok tertentu. Indonesia ingin menjalin kerja sama yang luas dan saling menguntungkan dengan berbagai negara, tanpa terikat pada satu kekuatan besar saja.
Kerjasama Ekonomi yang Komprehensif
Selain fokus pada OECD, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi bea impor dalam perdagangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor asing.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menegaskan kembali niat Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan forum kerja sama ekonomi lainnya, seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Forum Indo-Pasifik, dalam World Governments Summit 2025. Forum-forum ini dinilai menekankan dialog terbuka dan menghindari konflik.
Kebijakan Luar Negeri yang Mandiri dan Aktif
Bagi Presiden Prabowo, langkah-langkah ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif. Indonesia berupaya menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan besar, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas global, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik internasional yang kompleks.
Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS dan upaya untuk menjadi anggota OECD, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan perekonomian nasional dan berperan aktif dalam kancah internasional. Strategi ini diharapkan dapat membawa Indonesia ke posisi yang lebih kuat dan strategis dalam percaturan ekonomi global.
Kesimpulan
Indonesia, dengan bergabungnya ke BRICS dan upaya aktifnya untuk bergabung dengan OECD, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan aktif. Langkah ini bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Ke depannya, perkembangan upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD akan terus menjadi sorotan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian dan posisi Indonesia di dunia.