Indonesia Dorong Penguatan Multilateralisme dan Digitalisasi di Pertemuan ADB

Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Djiwandono, menyerukan penguatan multilateralisme dan transformasi digital di Pertemuan Tahunan ADB ke-58 di Milan, Italia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Asia Pasifik.

Indonesia, melalui Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, menyerukan penguatan multilateralisme dan percepatan transformasi digital dalam Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-58 di Milan, Italia, pada 3-6 Mei 2025. Seruan ini disampaikan di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Governors’ Business Session, Djiwandono menekankan pentingnya multilateralisme sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi ketimpangan. Ia menyebut ADB sebagai mitra penting dalam membentuk sistem global yang lebih adil dan tangguh, berkat kemampuannya dalam memobilisasi sumber daya keuangan dan keahliannya.

Indonesia mendorong ADB untuk meningkatkan investasi sektor swasta, mensinergikan peran pemerintah dan swasta, serta memperkuat policy-based lending guna mendukung reformasi di negara-negara anggota. Komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan ADB dan negara anggota lainnya dalam membangun masa depan Asia Pasifik yang lebih sejahtera juga ditegaskan.

Pada Governors' Plenary, Djiwandono juga menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk integrasi Asia Pasifik. Ia menyoroti peran pemerintah dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

ADB dinilai memiliki peran krusial dalam mendanai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melalui mobilisasi modal swasta dan pembiayaan inovatif seperti blended finance. Policy-based lending ADB, dikombinasikan dengan bantuan teknis dan pembiayaan sektor swasta, dapat mendukung reformasi dan harmonisasi digital regional.

Indonesia berharap ADB memperkuat kolaborasi dengan asosiasi sub-regional seperti ASEAN untuk menstandardisasi peraturan, mendorong arus data lintas batas, dan meningkatkan dampak pembangunan. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan pertemuan tahunan ADB guna memperkuat multilateralisme, reformasi kebijakan, dan transformasi digital demi pertumbuhan ekonomi inklusif di Asia Pasifik.

Dengan demikian, kerja sama regional yang lebih erat, khususnya dengan ADB sebagai mitra strategis, diharapkan dapat memobilisasi sumber daya dan mendukung kebijakan lintas batas untuk menciptakan masa depan Asia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Pertemuan ADB ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Kesimpulan: Partisipasi aktif Indonesia dalam Pertemuan Tahunan ADB ke-58 menekankan komitmen negara dalam mendorong kerja sama internasional untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia Pasifik, dengan fokus pada penguatan multilateralisme dan transformasi digital.