Istana Imbau Aksi Tolak MBG Tak Halangi Hak Penerima Manfaat

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan meminta demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak menghalangi siswa yang berhak menerima manfaat.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengeluarkan imbauan penting terkait rencana demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah Papua. Imbauan ini menyusul seruan Solidaritas Pelajar West Papua yang akan menggelar aksi di sejumlah kota, termasuk Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Hasan menegaskan pentingnya menghormati hak setiap individu. "Jika masyarakat ingin berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Namun, aksi tersebut jangan sampai disertai kekerasan," tegasnya. Lebih lanjut, ia menekankan agar aksi demonstrasi tidak menghalangi siswa yang berhak menerima manfaat MBG. "Mereka yang menolak MBG berhak atas penolakan tersebut. Namun, jangan sampai hak mereka untuk menolak menghalangi hak teman-teman mereka yang membutuhkan bantuan ini," tambahnya.

Hasan menjelaskan, bagi masyarakat yang merasa tidak membutuhkan bantuan MBG, terdapat jalur komunikasi yang lebih efektif. "Mereka bisa menyampaikan langsung ke pihak sekolah jika merasa tidak perlu menerima bantuan," ujarnya. Ia menekankan bahwa demonstrasi bukanlah satu-satunya cara, dan bahkan dapat merugikan siswa lain yang membutuhkan program tersebut. "Tidak perlu ada demonstrasi untuk membatalkan MBG, apalagi jika demonstrasi tersebut menghalangi siswa yang ingin mendapatkan makanan bergizi gratis," imbuh Hasan.

Ia menambahkan, "Jika ada yang merasa tidak membutuhkan, mereka bisa menyampaikan langsung, 'kami tidak usah diberi, tidak apa-apa'." Sikap ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan dialog dalam menyelesaikan masalah, tanpa harus mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.

Sementara itu, di Wamena, Kapolres Jayawijaya, AKP Soeparmanto, juga mengeluarkan imbauan serupa. Ia meminta pelajar dan mahasiswa untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi penolakan MBG. "Kami sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk mengimbau para murid tidak ikut demo," kata Soeparmanto. Pihak kepolisian memahami adanya perbedaan pendapat, namun menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan hak siswa lain.

Soeparmanto menambahkan, tidak semua siswa menolak program MBG. Oleh karena itu, ia mengimbau agar para siswa tidak mudah terprovokasi dan terhasut oleh ajakan kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan upaya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan program MBG dapat berjalan dengan lancar bagi mereka yang membutuhkan.

Imbauan dari Istana dan pihak kepolisian menunjukkan komitmen untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan adil. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, penting untuk melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Komunikasi dan dialog yang konstruktif menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan semua pihak mendapatkan haknya.