LIVE

Kasasi Mantan Wali Kota Bima Ditolak MA: Hukuman 7 Tahun Penjara Tetap Berlaku

Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, sehingga hukuman 7 tahun penjara tetap berlaku.

sumber antara
Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, sehingga hukuman 7 tahun penjara tetap berlaku. (©© 2025 Antaranews)

Kasasi Ditolak, Mantan Wali Kota Bima Tetap Dipenjara 7 Tahun

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Muhammad Lutfi, mantan Wali Kota Bima, terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada periode 2018-2022. Putusan nomor 136 K/PID.SUS/2025 ini memastikan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan tetap berlaku. Informasi ini diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA pada Rabu, 2 Januari 2025.

Proses Hukum Berakhir?

Meskipun putusan kasasi telah terbit pada 23 Januari 2025, Pengadilan Negeri Mataram menyatakan belum menerima pelimpahan berkas dari MA. Lalu Moh. Sandi Iramaya, Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram, menjelaskan bahwa informasi di SIPP MA masih menunjukkan proses pengiriman berkas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan putusan tersebut akan resmi dijalankan.

Abdul Hanan, penasihat hukum Muhammad Lutfi, menyatakan menghormati putusan MA. Namun, ia juga menegaskan belum menerima petikan putusan secara resmi. Oleh karena itu, Abdul Hanan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut terkait langkah hukum selanjutnya yang akan diambil.

Putusan Banding Sebelumnya

Sebelum putusan kasasi, Pengadilan Tinggi NTB telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram pada tingkat banding. Putusan banding pada 7 Agustus 2024 menyatakan Muhammad Lutfi terbukti melanggar dakwaan pertama dan kedua, terkait korupsi dan penerimaan gratifikasi. Hukuman 7 tahun penjara, denda Rp250 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp1,4 miliar tetap dijatuhkan.

Majelis Hakim Kasasi

Putusan kasasi yang menolak permohonan Muhammad Lutfi diketuai oleh hakim Dwiarso Budi Santiarto. Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo bertindak sebagai hakim anggota dalam majelis tersebut. Ketiga hakim sepakat menolak kasasi mantan Wali Kota Bima tersebut.

Kesimpulan

Dengan ditolaknya kasasi oleh MA, proses hukum terhadap Muhammad Lutfi terkait kasus korupsi di Kota Bima telah mencapai titik akhir. Hukuman 7 tahun penjara yang dijatuhkan sebelumnya tetap berlaku. Meskipun pihak pengadilan dan penasihat hukum belum menerima salinan putusan secara resmi, putusan MA ini telah memberikan kepastian hukum atas kasus tersebut. Publik kini menunggu proses selanjutnya, yakni eksekusi hukuman terhadap mantan Wali Kota Bima tersebut.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Hisar Sitanggang
H
Reporter Hisar Sitanggang
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Kasasi Ditolak MA, Mantan Mentri Pertanian SYL Segera Jalani Eksekusi 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian, sehingga ia akan segera dieksekusi untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.

#planetantara
Kasasi Ditolak, SYL Tetap 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sehingga hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi tetap berlaku.

#planetantara
Mantan Bupati Seluma Dituntut Empat Tahun Penjara Kasus Korupsi Tukar Guling Lahan

Mantan Bupati Seluma, Murman Efendi, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi tukar guling lahan pada 2008; tiga terdakwa lain juga menerima tuntutan hukuman penjara.

#planetantara
Mantan Bupati Seluma Dituntut Empat Tahun Penjara Kasus Korupsi Tukar Guling Lahan

Mantan Bupati Seluma, Murman Efendi, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi tukar guling lahan pada 2008; tiga terdakwa lain juga menerima tuntutan hukuman penjara.

#planetantara
Kasasi Ditolak MA, SYL Tetap 12 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hukuman 12 tahun penjara dan uang pengganti tetap berlaku.

#planetantara
Mantan Kadis Pertanian Bengkulu Tengah Kembalikan Kerugian Negara Rp153,9 Juta

Mantan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Endang Sumantri, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp153,9 juta terkait kasus korupsi pembangunan Gedung Puskeswan dan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian tahun 2022, sementara 10 terdakwa lain menjalani si

Sumber Antara
Mantan Kadis PUPR Ogan Ilir Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan

Kejari Ogan Ilir menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR, JE, dan penyedia jasa, AI, sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan jalan Kuang Dalam-Beringin Dalam tahun 2019 senilai Rp2 miliar, mengakibatkan kerugian negara Rp894 juta.

Sumber Antara
Kejari Bengkulu Telusuri Aset Terpidana Korupsi Dana BOS Rp1,2 Miliar

Kejari Bengkulu menelusuri aset dua terpidana korupsi dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021-2022 senilai Rp1,2 miliar yang belum dikembalikan, dengan ancaman hukuman tambahan jika tak memiliki aset.

#planetantara
Kejati Kaltim Geledah Kantor Camat Tenggarong Seberang, Usut Korupsi Lahan Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Camat Tenggarong Seberang terkait dugaan korupsi pemanfaatan lahan negara oleh PT Jembayan Muara Bara Group, dan menyita sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Kejagung Buru Direktur Utama PT KTM, Tersangka Korupsi Impor Gula

Kejaksaan Agung tengah memburu ASB, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016 yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun mangkir dari panggilan penyidik, sementara satu tersangka lain berhasil ditangkap.

Korupsi
Mantan Kades dan Bendahara Desa di Kaur, Bengkulu, Dituntut Hukuman Beda

Pengadilan Negeri Kota Bengkulu menuntut mantan kepala desa dan bendahara Desa Gunung Kaya, Kaur, dengan hukuman berbeda atas kasus korupsi dana desa tahun 2022-2023 yang merugikan negara Rp611 juta.

hukum
Mantan Kades di Rejang Lebong Ditangkap, Korupsi Dana Desa Rp533,8 Juta

Polres Rejang Lebong menangkap SE, mantan Kades Turan Baru, yang diduga korupsi dana desa tahun 2017 senilai Rp533,8 juta setelah setahun menjadi buronan.

#planetantara
150 Petugas Gali Makam Jaktim Disosialisasikan Larangan Pungli

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Timur telah menyosialisasikan larangan pungutan liar kepada 150 petugas gali makam di TPU Cipinang Besar Selatan untuk memastikan pelayanan pemakaman gratis dan mencegah praktik korupsi.

Pungli