Kemenhan Jelaskan Pengangkatan Stafsus Menhan Sjafrie: Kajian Sejak Awal Jabatan

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengklarifikasi bahwa proses pengangkatan staf khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melalui kajian sejak awal masa jabatannya, jauh sebelum instruksi efisiensi anggaran.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan klarifikasi terkait pengangkatan lima staf khusus dan satu asisten khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, termasuk Deddy Corbuzier. Proses tersebut, menurut Kemenhan, telah melalui kajian sejak awal masa jabatan Menhan Sjafrie.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menjelaskan bahwa pengkajian terkait pengangkatan staf khusus telah dimulai sejak awal masa jabatan Menhan Sjafrie. "Dari awal Pak Menteri menjabat sudah melakukan pengkajian. Pada saat saya juga menjabat di pertengahan November, saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada staf khusus yang diangkat," ujar Brigjen Frega dalam keterangan pers di Kantor Kemenhan, Jakarta.

Brigjen Frega menekankan bahwa proses penunjukan staf khusus dan asisten khusus telah berlangsung jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran. "Jadi, prosesnya itu sudah dari jauh-jauh hari, sebelum efisiensi. Hanya kan proses pengkajian, kemudian juga dengan adanya kegiatan kedinasan dan sebagainya, sehingga acara pengangkatannya baru dilaksanakan beberapa hari lalu, tetapi pengkajiannya sudah dari awal yang saya monitor," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengusulan nama-nama calon staf khusus dan asisten khusus telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Keputusan Presiden (Keppres) kemudian diterbitkan setelah proses tersebut selesai.

Pengangkatan staf khusus ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024. Pasal 51 Perpres tersebut mengatur bahwa Menhan dapat mengangkat paling banyak lima staf khusus, dengan masa bakti maksimal sama dengan masa jabatan menteri.

Kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan diterapkan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, Kemenhan menegaskan bahwa proses pengangkatan staf khusus telah berjalan jauh sebelum instruksi tersebut dikeluarkan.

Kemenhan menegaskan bahwa pengangkatan staf khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin telah melalui proses kajian yang panjang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini dilakukan jauh sebelum adanya instruksi efisiensi anggaran, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengangkatan tersebut. Semua telah berjalan sesuai prosedur dan payung hukum yang ada.