Kemenhub Pindahkan Pelabuhan Impor ke Indonesia Timur: Makassar Jadi Fokus Utama

Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor tertentu ke pelabuhan di Indonesia timur, khususnya Makassar, untuk efisiensi logistik dan mencegah kolapsnya industri seperti Sritex.

Jakarta, 30 April 2024 - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah memproses pemindahan pintu masuk pelabuhan impor tertentu ke wilayah Indonesia timur. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional dan mengurangi beban pelabuhan di Jawa. Inisiatif ini diprakarsai oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, yang telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Pemindahan ini diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan distribusi barang dan menekan biaya logistik yang selama ini terpusat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Langkah ini juga diyakini dapat mencegah kejadian serupa dengan kolapsnya industri tekstil Sritex akibat kendala logistik. Proses pemindahan ini, meskipun berpotensi menambah biaya logistik di awal, diyakini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu pelabuhan yang akan menjadi fokus utama adalah Makassar. Rencana ini mendapat dukungan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah. Namun, Pelindo juga menekankan pentingnya studi yang matang dan perhitungan yang cermat terkait ongkos logistik agar kebijakan ini benar-benar efektif dan efisien.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, mengungkapkan bahwa setidaknya ada enam komoditas impor yang akan dialihkan masuknya melalui pelabuhan di Makassar. Komoditas tersebut antara lain alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris, elektronik, dan keramik. Pemilihan komoditas ini didasarkan pada pertimbangan strategis untuk menyeimbangkan distribusi barang dan meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia timur.

Pemindahan ini diharapkan dapat mengurangi beban pelabuhan di Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Dengan adanya peningkatan aktivitas di pelabuhan Makassar, diharapkan pula dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Pemerintah berharap agar kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Studi kelayakan dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan program ini.

Direktur Strategi PT Pelindo, Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan masukan dan bekerja sama dengan Bappenas untuk memonitor biaya logistik nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar kebijakan pemindahan pintu masuk pelabuhan impor tidak justru meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Prasetyo juga menekankan pentingnya mempertimbangkan balance kargo. Saat ini, pengiriman ke Indonesia timur seringkali menyebabkan kapal kembali kosong, yang berarti biaya operasional tinggi. Dengan memindahkan beberapa komoditas impor ke Makassar, diharapkan dapat mengurangi biaya ini karena kapal akan kembali membawa muatan.

Meskipun diakui bahwa pemindahan ini akan mempengaruhi harga jual produk di awal, Prasetyo optimistis bahwa efisiensi dalam rantai pasokan (supply chain) akan memberikan keuntungan jangka panjang. Hal ini akan membuat proses logistik jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem terpusat di Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Ia menambahkan, "Ketika dipindahkan ke Makassar, tentunya ada balance kargo, ketika kita melakukan pengiriman ke Indonesia timur, baliknya kosong, ini kan cost mahal. Tapi ketika dipindahkan ke Makassar, beberapa komoditi yang barang mewah ke Makassar atau Sorong, ketika balik kan ini ada muatan sehingga ada efisiensi dalam bisnis proses, logistiknya, supply chain-nya efisien, jangan sampai kita salah menilai."

Dengan demikian, rencana pemindahan pelabuhan impor ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi logistik dan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Proses ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga terkait, serta perencanaan yang matang agar dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.