Kemenkes Kaji Dampak Penarikan Dana AS dari WHO, Jaga Kerjasama Bilateral
Kementerian Kesehatan Indonesia sedang mengkaji dampak kebijakan AS terkait pendanaan kesehatan global, sembari menunggu klarifikasi resmi dan berupaya mempertahankan kerja sama bilateral yang erat dengan AS.
Jakarta, 7 Februari 2024 - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia menyatakan tengah mengkaji dampak potensial dari perubahan kebijakan pendanaan kesehatan dari Amerika Serikat (AS). Kemenkes menunggu pernyataan resmi dari AS melalui jalur diplomatik sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pernyataan ini menyusul pengumuman penarikan AS dari keanggotaan WHO dan penutupan USAID oleh Presiden Donald Trump.
Kerjasama Bilateral Indonesia-AS Tetap Dijaga
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa AS dan WHO memainkan peran krusial dalam arsitektur kesehatan global, khususnya pasca pandemi COVID-19. Indonesia dan AS memiliki hubungan kerjasama bilateral yang kuat di bidang kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit infeksi seperti Tuberkulosis (TB).
"Secara bilateral, kedua negara (Indonesia dan AS) memiliki kerja sama erat di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit infeksi seperti TB. Dari sisi hubungan bisnis juga robust, di mana Indonesia mendukung perluasan investasi manufakturing farma Amerika di Indonesia," jelas Aji dalam keterangan resmi.
Aji menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan kesehatan global. Ia menilai kerjasama dengan AS di bidang kesehatan sangat signifikan dan perlu dipertahankan. Indonesia berharap kolaborasi bilateral dengan AS dapat berlanjut dalam penanganan penyakit menular, kesiapsiagaan kesehatan darurat, dan perluasan kerjasama manufaktur farmasi.
Dukungan untuk WHO dan Diplomasi Aktif
Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap peran WHO sebagai organisasi kesehatan global dengan keanggotaan terbesar. Kemenkes menyatakan akan terus mendukung peran WHO dalam menjawab tantangan kesehatan global. "Hal lainnya, kami juga mengikuti Kemlu yang masih menunggu sikap resmi melalui jalur diplomatik dari pemerintah USA kepada negara lainnya terkait isu tersebut," tambah Aji.
Menanggapi isu ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan mencari negara donor lain untuk mengganti potensi pengurangan dana dari AS. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah “Roy” Soemirat, menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil AS, dan negara mitra lainnya, dilakukan dengan pertimbangan matang dan saling menghormati.
Roy optimis bahwa jika kebijakan tersebut menimbulkan dampak tertentu, hal itu dapat dibicarakan bersama untuk meminimalisir kerugian bagi kedua negara. Sikap diplomatik dan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kerjasama kesehatan global ini.
Mencari Solusi di Tengah Perubahan Kebijakan
Situasi ini menuntut Indonesia untuk proaktif dalam mencari solusi alternatif pendanaan dan menjaga hubungan kerjasama internasional yang telah terjalin. Kajian dampak yang dilakukan Kemenkes diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi tantangan dan peluang yang muncul akibat perubahan kebijakan AS. Langkah diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri juga penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga.
Ke depannya, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara Kemenkes, Kementerian Luar Negeri, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program kesehatan nasional dan partisipasi aktif Indonesia dalam upaya kesehatan global.
Kesimpulan
Perubahan kebijakan AS di bidang pendanaan kesehatan global menimbulkan tantangan bagi Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap menjaga kerjasama bilateral dengan AS dan mendukung peran WHO. Kajian dampak dan diplomasi aktif menjadi strategi utama untuk menghadapi situasi ini dan memastikan keberlanjutan program kesehatan nasional.