Kemenkop dan Himpuni Percepat Transformasi Koperasi untuk Perekonomian Nasional

Kementerian Koperasi dan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) berkolaborasi mempercepat transformasi koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono, menyatakan optimisme terhadap keberhasilan program transformasi koperasi berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Himpuni. Hal ini disampaikan dalam diskusi Himpuni di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/2). Transformasi ini bertujuan untuk menjadikan koperasi sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Menurut Wamenkop, transformasi koperasi membutuhkan perubahan signifikan dalam manajemen dan pengelolaan, serta SDM yang unggul. Ia berharap Himpuni dapat berkontribusi dalam penyediaan SDM berkualitas untuk koperasi. "Koperasi membutuhkan perubahan manajemen dan pengelolaan untuk bisa tumbuh berkembang sehingga di sana membutuhkan SDM yang unggul, saya harap Himpuni bisa terlibat (penyediaan SDM)," ujar Ferry.

Program transformasi ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim berbasis koperasi, dan industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. Kemenkop berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong kinerja koperasi agar mampu bersaing di skala usaha yang lebih besar, sehingga berkontribusi lebih signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wamenkop Ferry Juliantono menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk Himpuni, untuk mewujudkan transformasi koperasi menjadi badan usaha besar dengan jumlah anggota yang signifikan. Ia meyakini kemajuan koperasi akan berdampak positif pada kesejahteraan rakyat. "Dukungan dari semua pihak khususnya dari Himpuni, koperasi bisa bertransformasi menjadi badan usaha besar dengan anggota yang banyak. Kalau koperasi maju rakyat juga akan maju insya Allah rakyat juga lebih sejahtera dan maju," kata Ferry.

Selain program transformasi, Kemenkop juga memiliki 16 agenda prioritas, beberapa di antaranya sejalan dengan target swasembada pangan dan energi. Kemenkop juga mendapat dukungan dari DPR RI terkait revisi Undang-Undang pengelolaan mineral dan batubara (Minerba).

Revisi UU Minerba memberikan peluang lebih besar bagi koperasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Payung hukum baru ini membuka kesempatan bagi koperasi untuk meningkatkan skala usaha dan asetnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didorong untuk memberikan perhatian lebih kepada koperasi produsen di wilayahnya, mengingat potensi alam Sulawesi Selatan yang besar. Kemenkop berkomitmen memberikan dukungan berupa asistensi, inkubasi, dan kemudahan akses pembiayaan.

Wamenkop juga menyampaikan komitmen Kemenkop dalam memberikan dukungan kepada koperasi di Sulawesi Selatan. "Kemenkop punya LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang mengelola keuangan khusus untuk koperasi dan Pak Prabowo komitmen menambahkan dana kelolaan untuk membantu koperasi di Indonesia," ungkap Wamenkop.

Program transformasi koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Himpuni dan pemerintah daerah, koperasi di Indonesia diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kolaborasi antara Kemenkop dan Himpuni ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi koperasi, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.