Kemenkum Kalsel Perkuat Organisasi, Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkum Kalsel melakukan perombakan organisasi dan promosi jabatan ASN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang optimal, sejalan dengan visi misi Kementerian Hukum dan arahan Presiden.

asn
Kemenkum Kalsel melakukan perombakan organisasi dan promosi jabatan ASN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang optimal, sejalan dengan visi misi Kementerian Hukum dan arahan Presiden. (©Planet Merdeka)

Kemenkum Kalsel melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur organisasinya. Langkah ini diklaim bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kinerja secara optimal. Pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Kemenkum Kalsel di Banjarmasin, Senin lalu, menandai langkah strategis tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, memimpin langsung proses pelantikan tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum yang selaras dengan arahan Presiden. 'Kita harus mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum yang sejalan dengan Asta Cita Presiden,' tegas Nuryanti.

Mutasi dan promosi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian utama dari penguatan organisasi ini. Menurut Nuryanti, strategi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi dan keahlian ASN. Harapannya, langkah ini akan mendorong kreativitas dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemenkum Kalsel.

Lebih lanjut, Nuryanti menjelaskan filosofi di balik mutasi dan promosi tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan ASN pada posisi yang tepat akan mengoptimalkan potensi mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Nuryanti optimistis pejabat yang baru dilantik akan membawa perubahan positif bagi Kanwil Kemenkum Kalsel.

Proses penataan organisasi ini sejalan dengan upaya Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kinerja. Sebagai kementerian yang relatif baru, Kemenkum terus berbenah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal. Struktur organisasi yang efisien dan efektif menjadi kunci keberhasilannya.

Nuryanti memberikan pesan khusus kepada para pejabat yang dilantik. Ia menekankan pentingnya program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. 'Saya meminta pejabat yang diberikan amanah dapat melaksanakan program kegiatan berdampak langsung pada masyarakat dan memiliki output, outcome, dan impact yang jelas,” tegasnya.

Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka; Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari; Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi; dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Danang Agung Nugroho, Muhammad Novi Saputra, dan Ikhwan Ridhani. Selain itu, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Ika Yeyen Lestari, juga dilantik dalam kesempatan tersebut.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Dengan struktur organisasi yang lebih kuat dan ASN yang tepat posisi, Kemenkum Kalsel siap memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Taufik Ridwan
T
Reporter Taufik Ridwan
Kemenkum Kalsel dan Ditjen AHU Cari Solusi Permasalahan Layanan AHU

Kemenkum Kalsel berkoordinasi dengan Ditjen AHU di Jakarta untuk mencari solusi atas kendala pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kalimantan Selatan, termasuk kendala teknis, anggaran, dan sarana prasarana.

Kemenkumham
Kemenkum Kalsel: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber Antara
Kemenkum Kalteng Perkuat Profesionalisme Pegawai di Masa Transisi

Kemenkumham Kalteng lantik 9 pejabat fungsional untuk tingkatkan profesionalisme pegawai dan pelayanan publik di tengah masa transisi, menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

Kemenkumham
Kemenkum Kalsel Optimalkan Penegakan Hukum PPNS di Kalimantan Selatan

Kemenkumham Kalsel tingkatkan efektivitas penegakan hukum PPNS dengan memastikan tertib administrasi dan sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani berbagai tindak pidana.

Kemenkumham
Bawaslu Kalsel: Kehumasan Bangun Kepercayaan Publik

Keberhasilan kinerja kehumasan Bawaslu Kalsel dalam membangun kepercayaan publik di Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung penguatan peran dan citra lembaga untuk demokrasi yang sehat, telah dibuktikan dengan laporan kinerja yang diserahkan ke Bawas

#konten ai
Kemenkumham Sumbar Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal Pasca Transisi Kementerian

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha, meyakinkan publik bahwa transisi kementerian yang baru akan meningkatkan fokus dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Kemenkumham
Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas

Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik.

#konten ai
Kemenkumham Kalsel Gencar Sosialisasikan KUHP Nasional Baru

Kemenkumham Kalsel berkomitmen masifkan edukasi dan sosialisasi implementasi KUHP Nasional yang membawa perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, guna memastikan transisi berjalan efektif dan berkeadilan.

#konten ai
Kemenkum Sulteng Optimalkan Layanan Hukum hingga ke Wilayah Terpencil

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk optimalkan layanan administrasi hukum, termasuk di wilayah terpencil, demi peningkatan efisiensi dan aksesibilitas.

#planetantara
Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran

Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel memperkuat kerja sama dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk membahas perubahan nomenklatur dan efisiensi anggaran.

Sumber Antara
Disdukcapil Kalsel Perbaiki Layanan Adminduk Lewat Pemetaan Masalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Selatan memetakan masalah layanan administrasi kependudukan melalui Forum Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyelesaikan isu strategis kependudukan.

Sumber Antara
KemenPANRB Prioritaskan Layanan Publik di Tengah Efisiensi Anggaran

Kementerian PANRB tetap utamakan program penting demi kualitas layanan publik, meski ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan optimalisasi teknologi digital sebagai solusinya.

Sumber Antara