Kemenkum Sulsel dan Dispar Makassar Jalin Sinergi Dorong UMKM Daftarkan KI

Kemenkum Sulsel dan Dinas Pariwisata Makassar berkolaborasi untuk mendorong pelaku UMKM Makassar mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Dinas Pariwisata Kota Makassar resmi menjalin sinergi strategis. Kolaborasi ini difokuskan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Makassar agar segera mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) mereka. Kerja sama ini diresmikan pada Senin, 3 Juli 2023, dalam pertemuan antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Demson Marihot, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan pendaftaran KI dan perseroan perorangan bagi UMKM dan pelaku usaha kreatif di Makassar. Demson Marihot menjelaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah krusial dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Makassar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan Dinas Pariwisata Kota Makassar dinilai sebagai mitra strategis dalam upaya ini. "Misi kami adalah membantu masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif berkembang," ujar Demson, "dan untuk mewujudkannya, kami perlu menjalin kerja sama dan berkolaborasi."

Dengan akses terhadap kalender kegiatan Dinas Pariwisata Kota Makassar sepanjang tahun, Kemenkumham Sulsel memiliki rencana yang lebih terarah. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, baik dengan membuka loket layanan maupun memberikan sosialisasi terkait KI dan Administrasi Hukum Umum (AHU). Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses UMKM terhadap layanan pendaftaran KI.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, menyambut baik inisiatif Kemenkumham Sulsel. Ia berharap sinergi ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendaftaran KI pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar. Roem mengakui bahwa selama empat tahun terakhir, Kemenkumham telah aktif mendukung program dinas pariwisata dalam mendorong pendaftaran KI. Namun, masih ada kendala yang perlu diatasi.

Roem mengungkapkan bahwa kendala utama bukan terletak pada ketersediaan dukungan pemerintah, melainkan pada kesadaran para pelaku UMKM sendiri. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membantu membiayai pendaftaran KI, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan KI. "Salah satu hal yang menjadi kendala dalam mendorong pelaku usaha kreatif mendaftarkan KI-nya ada pada pelaku usaha itu sendiri. Walaupun kami selaku pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk membantu membiayai pendaftaran KI mereka," ungkap Roem.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada para pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Makassar yang terlindungi secara hukum atas produk-produk kreatif mereka.

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan:

• Sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran KI.
• Penyediaan layanan pendaftaran KI yang mudah diakses.
• Pemberian bantuan pendanaan bagi UMKM yang membutuhkan.
• Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program ini.

Dengan sinergi yang kuat antara Kemenkumham Sulsel dan Dinas Pariwisata Kota Makassar, diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM di Makassar yang terlindungi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.