Kemenkumham dan Pemprov Maluku Utara Harmonisasi Ranperda Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
Kemenkumham dan Pemprov Maluku Utara berkolaborasi dalam harmonisasi Ranperda pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan untuk memastikan kepastian hukum dan implementasi efektif demi pembangunan daerah.
Ternate, 11 Februari 2024 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini difokuskan pada harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan (P3SDPB). Langkah ini bertujuan menciptakan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan implementasi yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
Harmonisasi Ranperda: Jaminan Regulasi Berkualitas
Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, menjelaskan bahwa harmonisasi Ranperda merupakan bukti nyata komitmen kantornya dalam mendukung penyusunan peraturan daerah yang berkualitas. Proses ini melibatkan Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk mengawal harmonisasi Ranperda P3SDPB. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan norma hukum, menghindari tumpang tindih, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya kelautan.
Budi Argap menambahkan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pihak sangat krusial untuk keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
Regulasi Komprehensif dan Berkelanjutan
Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi, memaparkan bahwa kegiatan harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang P3SDPB. Zulfahmi menekankan pentingnya keselarasan norma hukum dan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
Lebih lanjut, Zulfahmi menjelaskan bahwa dalam konteks Provinsi Malut, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus berorientasi pada perlindungan ekosistem, pencegahan eksploitasi berlebihan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Ranperda ini, karenanya, harus memuat mekanisme koordinasi yang efektif antar pihak terkait.
Dukungan Penuh dari Pemprov Malut
Kegiatan pembukaan harmonisasi Ranperda dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kadiv P3H, Zulfahmi; Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin; JFT PerUU Kanwil Kemenkumham Malut; Plh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Malut, Mustafa Hasan; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Abdullah Assagaf; para akademisi; dan SKPD Setda Pemprov. Jajaran Pemprov Malut mengapresiasi langkah Kemenkumham dalam melakukan harmonisasi Ranperda ini, karena dianggap krusial untuk menentukan masa depan pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku Utara.
Mereka berharap harmonisasi ini akan meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku Utara dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
Kesimpulan: Menuju Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan
Harmonisasi Ranperda P3SDPB di Maluku Utara menandai langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Kerja sama antara Kemenkumham dan Pemprov Malut ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang efektif, memastikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan perekonomian daerah Maluku Utara.