Kemenkumham Kalsel Gencar Sosialisasikan KUHP Nasional Baru
Kemenkumham Kalsel berkomitmen masifkan edukasi dan sosialisasi implementasi KUHP Nasional yang membawa perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia, guna memastikan transisi berjalan efektif dan berkeadilan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel), Nuryanti Widyastuti, menegaskan komitmennya untuk terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait transisi menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Hal ini dilakukan agar implementasi KUHP baru berjalan efektif dan dipahami masyarakat luas. Sosialisasi ini dimulai sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 6 Desember 2022, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026.
Nuryanti menekankan bahwa implementasi KUHP Nasional bukan hanya sekadar pergantian peraturan, melainkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional mengedepankan visi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan implementasi KUHP ini.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenkumham Kalsel menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa hukum pidana yang baru benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pada hukuman semata. Sosialisasi yang masif diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pemahaman dan memastikan penerapan KUHP yang adil dan efektif.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, atau yang akrab disapa Eddy, menambahkan bahwa tim penyusun KUHP telah menyiapkan dua langkah utama: penyusunan peraturan pelaksana dan sosialisasi masif. Eddy mengakui bahwa mengubah paradigma hukum pidana merupakan tantangan besar, karena perubahan ini menyentuh fundamental sistem peradilan pidana Indonesia.
Menurut Wamenkumham, perubahan paradigma hukum pidana ini dimulai dari aparat penegak hukum terlebih dahulu, sebelum kemudian menyasar masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan KUHP yang baru. Tantangannya terletak pada bagaimana mengedukasi seluruh lapisan masyarakat akan perubahan besar ini.
Sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham Kalsel mencakup berbagai kegiatan, mulai dari seminar, workshop, hingga penyebaran materi edukatif. Targetnya adalah seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan pejabat hingga masyarakat umum. Dengan demikian diharapkan tercipta pemahaman yang menyeluruh mengenai substansi dan implikasi dari KUHP Nasional.
Kesimpulannya, Kemenkumham Kalsel, sejalan dengan arahan pemerintah pusat, berkomitmen penuh dalam menyukseskan transisi menuju KUHP Nasional. Sosialisasi dan edukasi masif menjadi kunci utama untuk memastikan implementasi yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan visi keadilan restoratif dan rehabilitatif yang diusung KUHP baru. Partisipasi aktif semua pihak sangat krusial dalam keberhasilan proses ini.