Kementerian Transmigrasi Bidik Pertumbuhan Ekonomi 38 Provinsi di 2025

Kementerian Transmigrasi, yang kembali diaktifkan, menargetkan pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi Indonesia pada 2025 dengan fokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi dan peningkatan potensi ekonomi lokal, khususnya di Papua.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) kembali aktif dan berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi Indonesia pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans, Velix V Wanggai, saat berada di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu lalu (1/1). Kembalinya Kementrans setelah sempat dibubarkan pada 1999 dan digabung dengan Kementerian Desa, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadikannya kunci penting dalam strategi pembangunan nasional.

Tugas utama Kementrans bukan hanya sebatas pertumbuhan ekonomi semata. Lembaga ini juga dibebani tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi ekonomi produktif di berbagai daerah Indonesia. Hal ini ditekankan oleh Dirjen Wanggai, yang melihat potensi besar untuk pembangunan di Tanah Papua. Ia bahkan menyebut peran Kementrans sebagai kunci dalam membangun "the future of Indonesia" melalui berbagai terobosan pembangunan di wilayah tersebut.

Sebagai langkah nyata, Kementrans telah memetakan potensi wilayah di Papua. Dari total 153 kawasan transmigrasi potensial di Indonesia, 10 di antaranya berada di Tanah Papua. Kawasan-kawasan ini, seperti di Klamono (Sorong) dan transmigrasi Salor dan Muting di Papua Selatan, diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan di Papua.

Lebih lanjut, Kementrans telah mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di berbagai kawasan transmigrasi. Contohnya, perkebunan karet di Muting, serta perkebunan pinang dan ubi jalar di Lere dan Senggi (Jayapura dan Keerom). Pentingnya kolaborasi antar kementerian ditekankan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan pencapaian target yang tepat sasaran.

Dirjen Wanggai juga menjelaskan fokus Kementrans dalam pembangunan di Tanah Papua. Bukan tentang perpindahan penduduk dari luar Papua, melainkan revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah ada. Upaya ini meliputi perbaikan infrastruktur seperti jalan produksi pertanian dan mendorong investasi serta kerja sama korporasi untuk mengelola sumber daya alam setempat sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Revitalisasi ini mencakup pembenahan infrastruktur pendukung, seperti jalan produksi pertanian. Selain itu, Kementrans juga aktif mendorong investasi dan kerja sama dengan korporasi untuk mengelola sumber daya alam lokal secara berkelanjutan. Dengan strategi ini, Kementrans optimis dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan khususnya di Papua.

Secara keseluruhan, program Kementrans fokus pada optimalisasi potensi yang ada, bukan pada migrasi penduduk besar-besaran. Dengan pendekatan revitalisasi dan kolaborasi antar kementerian, diharapkan program ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, khususnya di 38 provinsi yang menjadi target.