Kementrian Transmigrasi dan BGN Bangun Dapur Umum di 154 Daerah Transmigrasi

Kementerian Transmigrasi dan Badan Nasional Pangan (BGN) berkolaborasi membangun dapur umum untuk program makan bergizi gratis di 154 daerah transmigrasi, dengan BGN menanggung biaya pembangunan.

Kementerian Transmigrasi dan Badan Nasional Pangan (BGN) sepakat untuk bekerja sama membangun dapur umum atau unit layanan pemenuhan gizi (SPGG) untuk program Makan Bergizi Gratis di 154 daerah transmigrasi. Kerja sama ini diresmikan pada Rabu, 12 Maret 2024 di Jakarta dan ditandai dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti kerja sama tersebut dalam bentuk nota kesepahaman.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa BGN akan menanggung seluruh biaya pembangunan SPGG. Dapur umum tersebut nantinya akan dikelola oleh para transmigran dan akan mengoptimalkan bahan baku hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat transmigran.

"BGN akan menanggung biaya pembangunan SPPG, yang akan dikelola oleh transmigran dan akan mengoptimalkan bahan baku hasil pertanian, perkebunan, dan kegiatan perikanan mereka," jelas Menteri Suryanagara dalam sebuah pernyataan resmi.

Kesepakatan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya di daerah transmigrasi. Kementerian Transmigrasi berharap dapat belajar dari konsep SPPG yang telah dikembangkan BGN dan berkontribusi dalam implementasinya di daerah transmigrasi. Mereka ingin memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik antusiasme Kementerian Transmigrasi dalam berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis. Ia juga mengapresiasi rencana Kementerian Transmigrasi untuk membangun kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Hal ini dinilai akan mendukung keberhasilan program dan menciptakan dampak yang lebih luas.

BGN menargetkan pembangunan 1.542 SPGG di seluruh Indonesia. SPGG ini tidak hanya akan memproduksi dan mendistribusikan makanan gratis, tetapi juga memberdayakan penduduk lokal sebagai operator sehari-hari. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kementerian Transmigrasi akan berperan aktif dalam menyediakan lahan untuk pembangunan SPGG. Proses pembangunan dan monitoring akan didelegasikan kepada BGN. Sebelum pembangunan dimulai, BGN akan mengirimkan tim untuk memeriksa persiapan awal. Hal ini untuk memastikan pembangunan SPGG berjalan sesuai standar dan efektif.

Menteri Suryanagara menambahkan bahwa SPGG yang akan dibangun akan dirancang seperti rumah makan biasa, sehingga mudah diakses dan nyaman bagi masyarakat. Desain ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah transmigrasi dan berkontribusi pada peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, kerja sama ini menandai komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui akses terhadap makanan bergizi dan pemberdayaan ekonomi.