Kerja Sama TNI AL dan KKP Bongkar Pagar Laut Ilegal di Tangerang

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak ada konflik dengan TNI AL dalam pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang, Banten; keduanya sepakat dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini demi nelayan.

Tidak ada silang pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut (AL) terkait pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan hal tersebut pada Senin, 20 Januari 2024, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Koordinasi kedua instansi berjalan lancar, bahkan akan semakin diperkuat dengan rapat koordinasi pada Rabu, 22 Januari 2024.

Pemberitaan mengenai perbedaan pendapat antara KKP dan TNI AL terkait hal ini langsung dibantah oleh Menteri Trenggono. Ia menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan bersama untuk membongkar pagar laut tersebut setelah proses verifikasi dan koordinasi. Proses pembongkaran sepanjang 30,16 kilometer pun berlanjut pada siang hari setelahnya, menunjukan sinergi yang baik antar kedua instansi.

Proses pembongkaran pagar laut ini juga mendapat arahan langsung dari Presiden. Menurut Menteri Trenggono, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi agar kasus ini diusut tuntas. Lebih lanjut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga telah memberikan penjelasan terkait temuan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di bawah laut, yang dinyatakan tidak sah. Hal ini membantu identifikasi pemilik pagar laut ilegal tersebut.

Target penyelesaian pembongkaran pagar laut direncanakan rampung pada pekan ini. Hal ini bertujuan untuk segera mengembalikan akses nelayan terhadap jalur laut yang sebelumnya terhalang. Dengan selesainya pembongkaran, diharapkan aktivitas nelayan dapat kembali normal. Proses ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan nelayan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, turut memberikan pernyataan terkait hal ini. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan Menteri Trenggono dan Wakil Menteri KKP, Didit Herdiawan Ashaf, difokuskan pada evaluasi proses pembongkaran. Tujuannya adalah agar proses tersebut berjalan efektif, aman, dan cepat, demi membantu kesulitan nelayan.

KSAL Ali juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membantu nelayan yang terdampak keberadaan pagar laut ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen bersama antara TNI AL dan KKP untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan efisien, serta memastikan kepentingan nelayan tetap terlindungi.

Kesimpulannya, kolaborasi antara Kementerian KKP dan TNI AL dalam membongkar pagar laut ilegal di Tangerang berjalan efektif dan tanpa konflik. Kedua instansi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan nelayan dan kepatuhan hukum.