KKP Dorong Peran Perempuan dalam Pembangunan Pesisir Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen melibatkan perempuan dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengarusutamaan gender untuk ekonomi biru yang inklusif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan kelautan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Hal ini diungkapkan melalui program pengarusutamaan gender (PUG) yang bertujuan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif ini diumumkan di Jakarta pada Jumat, 25 April 2023.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menekankan pentingnya PUG sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru. Menurutnya, perempuan memiliki peran krusial dalam ekonomi sosial wilayah pesisir, baik sebagai pelaku usaha mikro, pengolah hasil perikanan, maupun sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal. Peran mereka tak dapat diabaikan dalam pembangunan berkelanjutan.

KKP telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan di sektor kelautan dan perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Lingkungan KKP dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah menjadi landasan hukum bagi upaya ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender di sektor kelautan.

Kartika Listriana lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam konteks perubahan iklim dan krisis ekosistem pesisir, perspektif perempuan sangat penting. Mereka cenderung memperhatikan aspek keberlanjutan, keamanan, dan keseimbangan fungsi ruang laut. Hal ini menunjukkan pemahaman yang holistik dan berwawasan jauh ke depan.

“Ruang laut yang berkelanjutan bukan hanya soal menjaga ekosistem namun juga tentang membangun yang berkeadilan sosial, di mana perempuan bukan sekadar penerima manfaat namun merupakan aktor penting dalam menata ruang laut,” jelas Kartika. Pernyataan ini menekankan pentingnya peran aktif perempuan, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai penggerak utama pembangunan.

KKP telah menjalankan berbagai program untuk memberdayakan perempuan di sektor kelautan dan perikanan. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan peran perempuan dalam pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Beberapa program unggulan KKP dalam pemberdayaan perempuan antara lain pelatihan ekonomi kreatif untuk perempuan pesisir, program konservasi dan ekowisata pesisir, serta Sekolah Lapang Pesisir yang merupakan kerjasama antara KKP, FAO, dan UN Women. Kerjasama internasional ini menunjukkan komitmen global dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Selain itu, KKP juga melibatkan organisasi perempuan dalam uji publik penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi. Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan ini memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

Program-program lain yang melibatkan perempuan antara lain penyusunan zonasi dan pengawasan konservasi berbasis kearifan lokal, serta Program Desa Bahari. Program-program ini menekankan pentingnya kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya penataan pemanfaatan ruang laut. Penataan ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Hal ini selaras dengan upaya pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.

Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan pesisir, KKP berharap dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.